Jakarta, Semangatnews.com – Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan mekanisme pendanaan terkait partisipasi Indonesia dalam Board of Peace, forum internasional yang bertujuan mendorong upaya perdamaian global, termasuk konflik di Palestina.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa iuran atau kontribusi Indonesia dalam forum tersebut akan dialokasikan melalui anggaran Kementerian Pertahanan. Skema ini dipilih karena dinilai paling relevan dengan karakter dan tujuan Board of Peace.
Menurut Purbaya, hingga saat ini belum ada keputusan final terkait besaran dana yang akan disalurkan. Pemerintah masih melakukan penghitungan dan pembahasan lanjutan agar alokasi anggaran tetap sesuai dengan kemampuan fiskal negara.
Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan pengeluaran negara akan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, termasuk kontribusi untuk forum internasional, agar tidak mengganggu stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Penggunaan anggaran Kementerian Pertahanan disebut sebagai bagian dari strategi pengelolaan belanja negara, mengingat sektor pertahanan juga memiliki peran dalam menjaga stabilitas dan keamanan global.
Meski demikian, Purbaya membuka kemungkinan adanya penyesuaian atau realokasi anggaran jika nantinya dana di Kementerian Pertahanan dinilai tidak mencukupi untuk mendukung kontribusi tersebut.
Rencana pendanaan ini pun memunculkan perhatian publik karena dikaitkan dengan prioritas belanja negara di tengah berbagai kebutuhan domestik, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga program sosial.
Sebagian kalangan menilai langkah pemerintah sebagai bentuk komitmen aktif Indonesia dalam diplomasi internasional dan peran kemanusiaan di kawasan konflik.
Namun, tidak sedikit pula pihak yang meminta pemerintah untuk memastikan agar kontribusi tersebut benar-benar memberikan manfaat strategis dan tidak membebani keuangan negara.
Pemerintah menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace tetap berlandaskan prinsip politik luar negeri bebas aktif serta kepentingan nasional jangka panjang.
Kementerian Keuangan bersama kementerian terkait akan terus memantau dan mengevaluasi kebutuhan anggaran agar kebijakan ini berjalan seimbang antara peran global dan kepentingan dalam negeri.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap kontribusi Indonesia dalam Board of Peace dapat memperkuat posisi diplomasi internasional sekaligus menjaga kesehatan fiskal nasional.(*)
