Jadwal Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Disorot, MPR Gelar Rapat Khusus Bahas Peringatan Mahfud MD

by

Jakarta, Semangatnews.com – Rencana sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk memilih wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 9 Desember 2026 menjadi perhatian setelah muncul kritik dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Ia menyoroti ketentuan mengenai batas waktu pengajuan dua nama calon wakil presiden oleh Presiden yang dinilai perlu diperhitungkan secara tepat sebelum sidang dilaksanakan.

Menanggapi hal tersebut, Panitia Ad Hoc MPR RI memastikan akan membicarakan masukan Mahfud dalam rapat yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 23 November 2026. Sekretaris Panitia Ad Hoc MPR RI, Abidin Fikri, menyatakan bahwa berbagai perkembangan dan pendapat masyarakat akan menjadi perhatian dalam merumuskan mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden.

Abidin menyebut pembahasan mendatang akan mencakup berbagai aspek hukum yang menjadi dasar pelaksanaan sidang. Mulai dari ketentuan konstitusi, Undang-Undang MD3, hingga Peraturan Tata Tertib MPR akan menjadi acuan bagi panitia dalam menentukan tahapan dan mekanisme pemilihan. Menurutnya, seluruh proses harus dilaksanakan dengan memperhatikan aturan yang berlaku.

Rapat tersebut menjadi penting karena terdapat perbedaan pandangan mengenai cara menghitung tenggang waktu pengajuan calon wakil presiden. Persoalan ini tidak hanya menyangkut penentuan tanggal sidang, tetapi juga berkaitan dengan kepastian hukum dalam proses pemilihan dan pelantikan pejabat yang akan mengisi posisi wakil presiden.

Hingga Minggu, 22 November 2026, Abidin menyebut jadwal sidang paripurna MPR masih mengacu pada tanggal 9 Desember 2026. Jadwal tersebut sebelumnya telah disampaikan Wakil Ketua MPR RI, Bambang Wuryanto. Meski demikian, pembahasan mengenai masukan Mahfud tetap akan dilakukan untuk memastikan tidak ada ketentuan hukum yang terabaikan.

Mahfud MD sebelumnya mengingatkan Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR mengenai aturan pengajuan dua nama calon wakil presiden. Ia menilai nama-nama calon pengganti harus disampaikan kepada MPR setidaknya 14 hari kerja sebelum sidang pemilihan berlangsung. Menurutnya, ketentuan tersebut harus diperhatikan agar pelaksanaan sidang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Pakar hukum tata negara tersebut menjelaskan bahwa istilah 14 hari dalam ketentuan Undang-Undang MD3 dan Tata Tertib MPR merujuk pada hari kerja. Ia juga mengacu pada Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, khususnya ketentuan yang menjelaskan pengertian hari sebagai hari kerja. Oleh sebab itu, perhitungan tenggat tidak dapat disamakan dengan 14 hari kalender.

Melalui pernyataannya di media sosial, Mahfud menyebut pelaksanaan sidang pada 9 Desember berpotensi bermasalah apabila persyaratan tenggang waktu belum terpenuhi. Ia menyarankan agar MPR menghitung ulang jadwal pemilihan berdasarkan waktu diterimanya dua nama calon dari Presiden. Dengan cara tersebut, tahapan pengisian jabatan diharapkan dapat berjalan sesuai ketentuan hukum.

Mahfud turut memberikan contoh apabila Presiden menyerahkan nama calon pada 20 November 2026. Dalam kondisi tersebut, ia memperkirakan sidang perlu dijadwalkan ulang menjadi 10 Desember 2026 setelah memperhitungkan 14 hari kerja. Menurutnya, perhitungan tersebut harus dilakukan secara konsisten untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap aturan yang berlaku.

Sementara itu, anggota Panitia Ad Hoc MPR RI, Ahmad Irawan, menekankan pentingnya memperhatikan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Pasal tersebut mengatur batas waktu paling lambat 60 hari bagi MPR untuk menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden setelah terjadi kekosongan jabatan. Ia menyebut ketentuan ini menjadi salah satu prinsip utama yang harus diperhatikan dalam proses pengisian jabatan tersebut.

Ahmad menegaskan bahwa masukan Mahfud akan dipelajari dalam rapat Panitia Ad Hoc maupun rapat gabungan. Ia juga menyampaikan bahwa belum terdapat keputusan untuk mengubah jadwal sidang paripurna 9 Desember 2026. Melalui rapat mendatang, MPR diharapkan dapat menyelaraskan ketentuan konstitusi, Undang-Undang MD3, dan tata tertib lembaga sehingga proses pemilihan wakil presiden pengganti Gibran dapat berlangsung secara tertib, sah, dan memiliki kepastian hukum.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.