Kadis LH Sumbar : Mesti Ada Kepercayaan Bila Sengketa Lingkungan Diselesaikan Diluar Pengadilan 

oleh -

Kadis LH Sumbar : Mesti Ada Kepercayaan Bila Sengketa Lingkungan Diselesaikan Diluar Pengadilan

Semangatnews, Padang – Beberapa waktu yang lalu terjadi kasus pencemaran lingkungan yaitu jebolnya IPAL dari PT. Bintara Tani Nusantara yang menyebabkan pencemaran lingkungan yang berujung kepada tuntutan masyarakat terhadap ganti rugi lingkungan. Butuh adanya kepercayaan saat adanya proses mediasi kesepakatan ganti rugi sedang dilakukan  oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan Permerintah Provinsi melalui Dinas Lingkungan hidup dengan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan di luar Pengadilan. Jika tidak ada kepercayaan masind-masing pihak tentunya persoalan ini tidak akan dapat dituntas sebagaimana mestinya.

Hal ini diungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Ir.Siti Aisyah,MSi kepada semangatnews diruang kerjanya, Senin ( 18/5/2020).

Kadis LH Sumbar menegaskan, ada banyak kasus yang disampaikan oleh masyarakat kepada Dinas Lingkungan Hidup. Setelah dilakukan verifikasi awal ternyata kasus tersebut bukan termasuk dalam kategori sengketa lingkungan hidup tetapi lebih kepada masalah perizinan (administrasi). Sengketa Lingkungan Hidup merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

” Dalam penyelesaiannya, sengketa lingkungan hidup dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme yaitu di luar pengadilan (out-court) dan melalui pengadilan (in-court). Mekanisme penyelesaian sengketa ini diatur dalam pasal 85 dan pasal 86 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan secara teknis dijabarkan Permen LH 4 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup,” Ujar Siti Aisyah.

Siti Aisyah juga mengukapkan, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan merupakan salah satu upaya dalam musyawarah dan mufakat untuk mendapatkan kesepakatan Para Pihak yang mengakibatkan kerugian masyarakat karena terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.