Kapolda: Jangan Takut Melaksanakan Pengelolaan Dana Desa

oleh -

Kapolda: Jangan Takut Melaksanakan Pengelolaan Dana Desa

Semangatnews, Bukittinggi – Kapolda Sumbar Inspektur Jenderal Polisi Drs. Fakhrizal. SH. M. Hum, menegaskan, jangan takut melaksanakan pengelolaan dana desa sepanjang itu sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.

Hal ini ,dia tegaskan ketika menjadi Narasumber pada Rapat Koordinasi Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) yang dilaksanakan dari tanggal 3-6 September di Hotel Rocky Bukittinggi.

Dikatakan, Dana Desa ditransfer langsung dari Pemerintah pusat ke Desa/Nagari, dengan jumlah sangat besar dan setiap tahun terus meningkat.

Ini merupakan bentuk komitmen dan keseriusan Presiden Republik Indonesia Jokowidodo untuk membangun Desa dan menyejahterakan masyarakat Desa, dan juga merupakan implementasi dari salah satu NAWACITA membangun Indonesia dari pinggiran atau dari Desa.

Besarnya Dana Desa ini maka diperlukan pendampingan, baik pendampingan secara teknis dan administrasi, maupun pendampingan perencanaan penggunaannya, disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah pendampingan disisi pengawasannya. Dengan adanya Kesepahaman bersama antara 3 (tiga) Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kapolri.

Alumni SMA. Negeri 2 Padang ini juga mengatakan kepada peserta khususnya kepada Walinagari/Kepala Desa serta stakeholder lainnya, “jangan takut melaksanakan Dana Desa,” karena kehadiran Polri atau Bhabinkamtibmas bukan untuk mengawasi dalam arti mencari-cari kesalahan, tetapi Polri ikut mendampingi agar tidak salah langkah dalam penggunaan Dana Desa ini.

Polri bertugas sama dengan Tenaga Ahli, dengan Pendamping Desa, Pendamping Langsung Desa dan juga dengan Konsultan Pendamping Wilayah (KPW) yang ada, yaitu sama-sama ke arah yang sudah ditentukan. Apabila terjadi suatu kesalahan akan kita arahkan kepada Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP), kalau APIP tidak mampu lagi tentu akan diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH), dan hal ini sangat tidak kita inginkan, artinya jangan sampai masalah tersebut sampai ke APH.