Jakarta, Semangatnews.com – Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa penanganan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oknum anggota Brimob terhadap seorang siswa di Maluku akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas sorotan luas masyarakat terhadap kasus tersebut.
Menurut Kapolri, institusi tidak akan menutup-nutupi proses hukum yang tengah berjalan. Ia memastikan seluruh tahapan penyidikan dilakukan sesuai prosedur dan diawasi secara internal maupun eksternal.
Kasus ini mencuat setelah seorang siswa dilaporkan meninggal dunia diduga akibat penganiayaan yang dilakukan oknum anggota Korps Brigade Mobil. Peristiwa tersebut terjadi di wilayah Tual, Maluku Tenggara, dan langsung memicu reaksi keras publik.
Kapolri menyampaikan bahwa proses hukum terhadap terduga pelaku berjalan melalui dua jalur, yakni pidana umum dan kode etik kepolisian. Langkah ini diambil untuk memastikan penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh.
Ia juga menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap tindakan yang melanggar hukum, terlebih jika dilakukan oleh aparat penegak hukum. Komitmen tersebut, menurutnya, menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
Sementara itu, penyidikan kasus ini ditangani oleh jajaran kepolisian setempat dengan supervisi dari Polda Maluku. Proses pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti terus dilakukan guna mengungkap fakta secara terang.
Polri sebelumnya juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban atas peristiwa yang terjadi. Institusi menilai tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai profesionalitas dan kemanusiaan yang dijunjung tinggi kepolisian.
Desakan agar pelaku dihukum berat datang dari berbagai kalangan, mulai dari tokoh masyarakat hingga anggota legislatif. Mereka meminta proses hukum berjalan cepat dan terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat.
Kasus ini juga mendapat perhatian dari lembaga perlindungan anak yang mendorong pengusutan tuntas penyebab kematian korban. Mereka menekankan pentingnya perlindungan maksimal terhadap anak di bawah umur.
Di sisi lain, publik menilai transparansi dalam kasus ini menjadi ujian penting bagi reformasi internal Polri. Kepercayaan masyarakat dinilai sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum tanpa pandang bulu.
Kapolri mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya proses hukum serta tidak terprovokasi informasi yang belum terverifikasi. Ia memastikan setiap perkembangan akan disampaikan secara terbuka.
Hingga kini, proses hukum masih berjalan dan institusi kepolisian menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus tersebut secara profesional, transparan, dan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.(*)
