Jakarta, Semangatnews.com – Polemik konten siaran langsung YouTuber Bigmo yang diduga melibatkan anak di bawah umur untuk mempromosikan vape berbuntut panjang. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta YouTube meningkatkan sistem pengawasan terhadap konten yang berpotensi membahayakan anak-anak.
Langkah tersebut diwujudkan dengan pengiriman surat teguran pertama kepada YouTube. Teguran diberikan setelah pemerintah menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dinilai bertentangan dengan prinsip perlindungan anak di ruang digital.
Komdigi menilai platform digital memiliki kewajiban untuk melakukan moderasi secara efektif terhadap seluruh konten yang beredar. Tanggung jawab tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan pengguna, khususnya kelompok usia anak.
Menurut pemerintah, promosi produk rokok elektronik yang melibatkan anak merupakan bentuk pelanggaran serius. Selain berpotensi memengaruhi perilaku anak, konten semacam itu juga dinilai bertentangan dengan berbagai aturan mengenai perlindungan anak.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi segala bentuk eksploitasi anak untuk kepentingan komersial. Ia menekankan bahwa ruang digital tidak boleh dimanfaatkan sebagai media pemasaran produk yang berisiko terhadap kesehatan anak.
Dalam surat teguran tersebut, YouTube diminta segera menghapus atau menindak konten yang melanggar, menyampaikan klarifikasi resmi, sekaligus memperkuat sistem deteksi usia dan moderasi otomatis agar kejadian serupa dapat dicegah sejak awal.
Komdigi memberikan waktu tiga hari kepada pihak YouTube untuk merespons permintaan tersebut. Pemerintah menegaskan bahwa kepatuhan platform digital merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik di Indonesia.
Apabila tidak ada tindak lanjut sesuai ketentuan, pemerintah membuka kemungkinan pemberian sanksi administratif berdasarkan regulasi yang berlaku. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan setiap platform menjalankan kewajibannya secara bertanggung jawab.
Sementara itu, kasus yang melibatkan Bigmo juga telah masuk dalam proses penyelidikan kepolisian setelah adanya pengaduan masyarakat. Polisi masih mendalami identitas anak yang diduga terlibat serta mengumpulkan alat bukti sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.
Perkembangan kasus ini menjadi perhatian berbagai pihak karena menyangkut perlindungan anak sekaligus tata kelola platform digital. Banyak kalangan berharap kasus tersebut menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan terhadap konten yang melibatkan anak di media sosial.
Ke depan, pemerintah menargetkan terciptanya ekosistem digital yang lebih aman melalui kerja sama dengan seluruh platform, kreator konten, orang tua, dan masyarakat. Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan ruang digital dapat menjadi tempat yang mendukung tumbuh kembang anak tanpa paparan konten yang membahayakan.(*)
