Jakarta, Semangatnews.com – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terus menjadi perhatian setelah menyeret sejumlah perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia. Salah satu tersangka, Irjen Ahrie Sonta Nasution, melalui kuasa hukumnya menyatakan siap memberikan keterangan secara terbuka untuk membantu penyidik mengungkap seluruh fakta dalam perkara tersebut.
Komitmen tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Ahrie, Krisna Murti. Ia menegaskan bahwa kliennya tidak akan menghindari proses hukum dan bersedia mengikuti seluruh tahapan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Krisna, sikap kooperatif merupakan langkah yang harus diambil agar perkara tersebut dapat ditangani secara objektif. Pihaknya juga berharap penyidik dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mengungkap bagaimana dugaan penyadapan tersebut dilakukan.
Krisna memastikan Ahrie telah memperoleh pendampingan hukum sejak menjalani pemeriksaan pertama sebagai saksi. Pendampingan tersebut terus diberikan setelah penyidik meningkatkan status hukum Ahrie menjadi tersangka dalam kasus yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi Polri tersebut.
Ia turut menyampaikan bahwa selama menjalani pemeriksaan, kliennya tidak mengalami tekanan maupun intimidasi. Menurut Krisna, proses pemeriksaan berlangsung secara transparan dan tetap memperhatikan ketentuan hukum acara pidana.
Sementara itu, penyidik Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan empat jenderal sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Berdasarkan keterangan penyidik, dugaan penyadapan tersebut berkaitan dengan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS). Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem tanpa melalui proses verifikasi maupun prosedur penyadapan yang sesuai ketentuan.
Penyidik juga menduga aktivitas tersebut tidak hanya menyasar nomor telepon Presiden Prabowo. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, pengusaha, organisasi masyarakat, hingga lembaga swadaya masyarakat disebut masuk dalam kelompok pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan.
Selain dugaan penyadapan tanpa prosedur, perkara tersebut turut berkaitan dengan dugaan penghapusan dokumen elektronik hasil penyadapan. Dalam keterangan penyidik, tindakan penghapusan sejumlah file diduga berlangsung pada Oktober 2026. Peristiwa itu menjadi salah satu bagian yang didalami untuk mengetahui rangkaian aktivitas serta kemungkinan upaya menghilangkan jejak digital.
Dalam perkembangan penanganan perkara, tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi, telah ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob Mabes Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan setelah mengalami stroke.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP ayat 1 dan 2 serta Pasal 32 ayat 1 UU ITE. Penyidik masih perlu mendalami keterlibatan masing-masing tersangka, termasuk bagaimana sistem penyadapan digunakan dan siapa saja pihak yang diduga memberikan perintah dalam pelaksanaannya.
Di tengah proses penyidikan tersebut, pernyataan Ahrie Sonta yang bersedia bersikap terbuka menjadi salah satu perkembangan yang dinantikan publik. Komitmen tersebut diharapkan dapat membantu mengungkap perkara secara menyeluruh, sehingga proses hukum tidak hanya berhenti pada penetapan tersangka, tetapi juga mampu menjelaskan kronologi, motif, dan pertanggungjawaban setiap pihak yang terbukti terlibat.(*)
