SEMANGAT SUMENEP – Ketidakjelasan pendistribusian bantuan beras untuk masyarakat sejahtera (rastra) di Kabupaten Sumenep mendapat respons dari Asosiasi Kepala Desa (AKD) setempat.
Sekretaris AKD Kabupaten Sumenep Abdul Hayat menyayangkan sikap Pemkab Sumenep, terutama Bagian Perekonomian, yang dinilai tidak proaktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat soal kejelasan rastra.
“Percuma kabar tentang naiknya pagu rastra di Kabupaten Sumenep jika Daftar Penerima Manfaat, DPM-nya belum diketahui, padahal ini sudah masuk bulan ke empat,” tandasnya, Sabtu (1/4/2017).
“Kalau ada keterlambatan, kami lagi yang disalahkan. Kalau sekarang bagaimana, sudah bulan ke empat loh, tapi masih nggak jelas. Padahal keterlambatan sudah terjadi sedari awal yang disebabkan kurang kooperatifnya Bagian Perekonomian Pemkab Sumenep dalam mengawal rastra ke pemerintah pusat,” imbuhnya.
Abdul Hayat yang juga Kepala Desa Pinggir Papas Kecamatan Kalianget menjelaskan dalam waktu dekat pihaknya akan mendatangi Pemkab Sumenep guna mempertanyakan kejelasan pendistribusian rastra.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Sumenep Ahmad Mustangin menjelaskan pagu rastra memang sudah turun dari Kementerian sosial melalui Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Ditetapkan 128.016 Daftar Penerima Manfaat (DPM) dengan jumlah pagu 1.920 ton, 24 kilo per bulan atau 23.042 ton, 880 kilo dalam setahun,” jelas Mustangin.
Akan tetapi, sebelum data by name by address warga yang masuk DPM turun, Pemkab tidak bisa menerbitkan surat perintah pencairan sebab data tersebut menjadi rujukan tim rastra mulai tingkat kabupaten hingga desa untuk menyalurkan subsidi pangan ke penerima manfaat. (sumber : RRI)
