Padang Panjang, Semangatnews.com – Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang Panjang resmi memasuki babak baru setelah pengurus periode 2025–2028 dilantik di Hall Lantai III Balai Kota Padang Panjang, Senin (22/12). Pelantikan ini sekaligus menandai berakhirnya masa bakti kepengurusan sebelumnya periode 2022–2025.
Prosesi pelantikan dipimpin langsung Ketua Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (FJKIP) Sumatera Barat, Almudazir, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus PJKIP Sumatera Barat Nomor 05/PJKIPSB-B/VII/2025. Pengurus baru diharapkan mampu membawa semangat dan strategi baru dalam penguatan keterbukaan informasi publik di daerah.
Dalam struktur kepengurusan terbaru, Rifnaldi dipercaya menjabat Ketua PJKIP Kota Padang Panjang. Pimpinan Redaksi media online Go Parlemen tersebut didampingi Heri Gusman sebagai Wakil Ketua dan Dasril sebagai Sekretaris, bersama jajaran pengurus lainnya.
Pelantikan turut dihadiri Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra, Plt Kepala Dinas Kominfo Fhandy Ramadhona, Kepala Disperdakop UKM Ewasoska, serta sejumlah pejabat daerah dan undangan dari berbagai unsur.
Wakil Wali Kota Allex Saputra dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus yang baru dilantik. Ia menegaskan peran jurnalis semakin strategis di tengah derasnya arus informasi digital yang kerap mengaburkan batas antara fakta dan sensasi.
Menurut Allex, PJKIP memiliki posisi penting sebagai penjaga akurasi informasi dan mitra pemerintah dalam menyampaikan narasi pembangunan yang objektif dan berimbang. Ia juga berharap PJKIP berperan aktif mengedukasi masyarakat agar lebih cerdas menyikapi informasi di ruang digital.
Selain itu, Allex mengapresiasi kontribusi pengurus PJKIP periode sebelumnya yang telah berperan dalam mendorong keterbukaan informasi publik di Padang Panjang. Ia mendorong kepengurusan baru untuk segera melakukan konsolidasi dan menghadirkan terobosan yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
Sementara itu, Ketua PJKIP Padang Panjang terpilih, Rifnaldi menyampaikan komitmen organisasinya untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak. Ia menegaskan PJKIP akan konsisten mengawal pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Kami siap bersinergi dengan seluruh badan publik, OPD, lembaga penyelenggara pemilu, BUMN, BUMD, hingga partai politik, demi memastikan hak masyarakat memperoleh informasi yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Ketua FJKIP Sumatera Barat, Almudazir menambahkan, keterbukaan informasi justru menjadi fondasi terciptanya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan badan publik. Ia menilai PJKIP hadir bukan sebagai pihak yang menghakimi, melainkan sebagai mitra dalam edukasi dan pendampingan.
Menurutnya, masih banyak badan publik yang membutuhkan pemahaman lebih mendalam terkait implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu, ia berharap PJKIP Padang Panjang aktif melakukan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi secara berkelanjutan.
Dengan kepengurusan baru, Almudazir optimistis PJKIP Padang Panjang mampu menjadi motor penggerak transparansi dan keterbukaan informasi publik, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah.(eti)
