Jakarta, Semangatnews.com – Perdebatan sengit terjadi di Kongres Amerika Serikat terkait rencana kelanjutan serangan militer terhadap Iran.
Isu ini mencuat di tengah meningkatnya tensi konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang telah berlangsung sejak awal 2026.
Sejumlah anggota Kongres menuntut agar Presiden Donald Trump meminta persetujuan resmi sebelum melanjutkan operasi militer.
Hal ini merujuk pada aturan War Powers Resolution yang membatasi kewenangan presiden dalam melakukan perang tanpa persetujuan legislatif.
Berdasarkan aturan tersebut, presiden hanya dapat menjalankan operasi militer selama 60 hari sebelum harus mendapatkan izin dari Kongres atau menghentikan operasi.
Namun, perbedaan pandangan muncul di antara anggota legislatif, terutama antara Partai Republik dan Demokrat.
Sebagian anggota Partai Republik cenderung mendukung langkah Trump untuk melanjutkan tekanan terhadap Iran.
Mereka menilai tindakan militer diperlukan untuk menahan program nuklir dan pengaruh Iran di kawasan Timur Tengah.
Sebaliknya, anggota Demokrat menilai langkah tersebut berisiko memicu perang berkepanjangan tanpa dasar hukum yang jelas.
Mereka juga mempertanyakan legitimasi penggunaan kekuatan militer tanpa persetujuan Kongres.
Perdebatan ini semakin kompleks karena adanya gencatan senjata sementara yang memicu perbedaan tafsir terkait batas waktu 60 hari tersebut.
Di sisi lain, publik Amerika juga menunjukkan kelelahan terhadap konflik, yang dinilai turut memengaruhi sikap politik di Washington.
Dengan tenggat waktu yang semakin dekat, keputusan Kongres akan menjadi penentu arah kebijakan luar negeri AS ke depan.(*)
