Jakarta, Semangatnews.com – Korea Selatan resmi memberlakukan undang‑undang baru yang mengatur penggunaan kecerdasan buatan (AI) secara komprehensif mulai 22 Januari 2026, sebuah langkah yang menjadikan negara ini sebagai pelopor global dalam regulasi AI. UU yang dikenal sebagai AI Basic Act ini dirancang untuk menyeimbangkan promosi industri dengan perlindungan publik terhadap potensi risiko teknologi canggih.
UU tersebut mewajibkan perusahaan AI dan pengembang teknologi untuk bertanggung jawab atas konten yang dihasilkan oleh sistemnya, terutama dalam konteks risiko tinggi seperti informasi medis, pinjaman finansial, atau evaluasi pekerjaan. Salah satu aturan pentingnya adalah kewajiban memberi tahu pengguna saat layanan menggunakan AI dan label yang jelas pada konten yang dibuat AI guna membedakan dari konten nyata.
Pemerintah Korea menekankan bahwa UU ini tidak hanya soal pembatasan, tetapi juga tentang membangun kepercayaan publik terhadap AI sambil mendukung inovasi di sektor ini. Menteri Sains dan ICT menjelaskan bahwa hukum tersebut memberikan landasan keselamatan dan transparansi untuk mendorong penggunaan AI secara bertanggung jawab.
Berbagai badan industri juga diwajibkan untuk menerapkan oversight manusia pada aplikasi AI yang dianggap memiliki dampak besar terhadap kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang kesehatan, transportasi, dan layanan publik. Ketentuan ini mencerminkan pendekatan pencegahan sekaligus tanggung jawab bersama antar pemangku kepentingan.
Penerapan UU ini juga menempatkan Korea Selatan di posisi sebelum Uni Eropa yang tengah mengimplementasikan aturan serupa secara bertahap, sementara Amerika Serikat hingga kini belum memiliki regulasi federal yang setingkat. Pendekatan Korea dipandang sebagai contoh regulasi AI yang relatif cepat dan ambisius.
Namun, respons terhadap UU baru ini tidak sepenuhnya positif, terutama di kalangan pelaku teknologi lokal. Startup dan perusahaan kecil mengungkapkan kekhawatiran bahwa banyak ketentuan dalam undang‑undang masih terlalu tegas atau tidak jelas, sehingga bisa menimbulkan beban kepatuhan yang tinggi sebelum mereka siap secara penuh.
Keluhan dari komunitas startup juga mencakup kekhawatiran bahwa biaya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mematuhi semua persyaratan — seperti pelabelan konten dan dokumentasi risiko — bisa menghambat inovasi dan pertumbuhan usaha baru. Pendiri teknologi mengaku perlu waktu dan dukungan tambahan untuk menyesuaikan diri.
Pemerintah merespons kritik tersebut dengan menawarkan masa tenggang satu tahun sebelum denda administratif mulai diberlakukan, serta rencana pendirian platform bimbingan dan pusat dukungan bagi perusahaan untuk memahami langkah implementasi. Ini menunjukkan niat pihak berwenang untuk memberi ruang adaptasi di tengah perubahan regulasi besar.
Meskipun beberapa pengusaha teknologi menyuarakan ketidakpastian, beberapa pihak lain melihat UU ini sebagai peluang besar bagi Korea Selatan untuk menjadi pusat kepercayaan dan tata kelola AI, yang dapat menarik investasi global dan meningkatkan reputasi negara di kawasan teknologi internasional.
Regulasi ini juga berupaya menetapkan standar yang lebih tinggi untuk melindungi publik dari penyalahgunaan AI, seperti konten deepfake dan misinformasi yang rawan menimbulkan kerugian sosial, termasuk dalam konteks politik dan keamanan data.
Dalam lingkungan global yang semakin memperhatikan AI, kebijakan Korea ini dipandang sebagai langkah strategis dalam memetakan masa depan teknologi yang aman sekaligus kompetitif, walaupun tantangan implementasi masih menjadi bahan perdebatan di dalam negeri.
Bagi pelaku industri serta pembuat kebijakan di negara lain, langkah Korea Selatan juga menjadi pelajaran penting tentang bagaimana negara dapat bergerak cepat dalam merespons perkembangan teknologi baru, sambil tetap mencoba menyeimbangkan antara perlindungan masyarakat dan inovasi.(*)
