Jakarta, Semangatnews.com – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu pesan utama yang disampaikan KPK adalah agar penyaluran manfaat program lebih terfokus dan benar-benar menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.
Pesan tersebut disampaikan dalam audiensi antara jajaran pimpinan BGN dengan pimpinan KPK di Gedung Merah Putih. Dalam pertemuan itu, kedua lembaga membahas penguatan tata kelola program nasional yang memiliki cakupan penerima manfaat sangat besar.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan pihaknya menerima sejumlah catatan dari KPK, termasuk pentingnya memastikan penerima manfaat dipilih secara lebih terarah berdasarkan kebutuhan. Menurutnya, seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi internal.
Selain menyangkut sasaran penerima manfaat, KPK juga menekankan perlunya pembenahan sistem administrasi, validasi data, serta mekanisme pembayaran agar potensi penyimpangan dapat ditekan sejak awal.
BGN menyatakan saat ini proses perbaikan data penerima manfaat terus dilakukan. Pembaruan basis data dinilai penting agar kebijakan penyaluran bantuan gizi dapat disusun berdasarkan kondisi riil masyarakat dan tidak menimbulkan tumpang tindih.
Dalam pertemuan tersebut, KPK juga menyatakan siap memberikan pendampingan melalui Deputi Pencegahan dan Monitoring. Pendampingan itu akan difokuskan pada pengawasan pelaksanaan rencana aksi perbaikan yang disusun BGN.
BGN menilai kolaborasi dengan KPK menjadi bagian penting dalam membangun sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel. Mengingat besarnya anggaran program MBG, penguatan sistem pengawasan dipandang sebagai kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.
Sebelumnya, KPK telah melakukan kajian terhadap pelaksanaan MBG dan menemukan sejumlah aspek yang masih perlu diperbaiki. Di antaranya menyangkut regulasi, transparansi, pengawasan keamanan pangan, mekanisme penentuan mitra, hingga indikator keberhasilan program.
BGN menegaskan berbagai rekomendasi tersebut akan diakomodasi secara bertahap melalui penyempurnaan regulasi internal maupun penguatan koordinasi dengan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
Pemerintah berharap program MBG tidak hanya mampu memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara efektif melalui penyaluran yang lebih tepat sasaran dan berbasis data.
Dengan adanya sinergi antara BGN dan KPK, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis diharapkan semakin transparan, efisien, serta mampu memberikan manfaat optimal bagi kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.(*)
