KPK Tegaskan Siap Patuh pada KUHP dan KUHAP Baru yang Resmi Berlaku di Awal 2026

by -

Jakarta, Semangatnews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan kesiapannya untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang resmi berlaku mulai 2 Januari 2026. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak sebagai respons atas perubahan besar dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Kedua undang-undang tersebut menggantikan regulasi lama yang selama ini menjadi landasan hukum penanganan tindak pidana dan prosedur peradilan pidana di Tanah Air. KUHP baru telah dirancang untuk mencerminkan nilai-nilai hukum nasional dan menggantikan hukum pidana warisan kolonial, sementara KUHAP terbaru memperbarui prinsip serta mekanisme pelaksanaan proses pidana secara formal.

Johanis Tanak menekankan bahwa KPK sebagai lembaga penegak hukum akan menyesuaikan seluruh praktik operasionalnya agar sesuai dengan ketentuan baru ini. Ia menyatakan bahwa pembaruan hukum pidana ini merupakan bagian dari dinamika hukum nasional yang harus dihormati oleh semua aparat penegak hukum termasuk lembaganya.

Perubahan pada KUHP dan KUHAP ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga membawa sejumlah ketentuan substantif baru. Misalnya, sistem restorative justice yang diperkenalkan serta pemanfaatan teknologi dalam proses pemeriksaan yang kini diatur lebih jelas dalam KUHAP baru, termasuk kewajiban perekaman pemeriksaan di beberapa tahap proses hukum.

Pemberlakuan kedua undang-undang ini disambut sebagai momentum penting dalam sejarah hukum Indonesia karena menandai berakhirnya era hukum pidana kolonial yang telah berlaku selama puluhan tahun dan memasuki fase sistem hukum yang lebih kontekstual terhadap realitas sosial budaya Indonesia.

Kesiapan KPK ini juga sekaligus menunjukkan bahwa lembaga antirasuah siap menghadapi tantangan hukum baru yang mungkin muncul, terutama dalam penanganan kasus korupsi yang sering kali melibatkan proses penyidikan dan persidangan yang kompleks. Penyesuaian prosedur internal menjadi salah satu fokus utama yang tengah dilakukan oleh jajaran KPK.

Meski demikian, pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru juga mendapat sorotan dari sejumlah kalangan masyarakat sipil dan pakar hukum. Beberapa pihak menyuarakan kekhawatiran bahwa beberapa pasal dalam KUHP dapat digunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat atau berpotensi disalahgunakan jika tidak dilaksanakan dengan hati-hati.

Debat mengenai pasal-pasal tertentu dalam KUHP termasuk yang berkaitan dengan penghinaan terhadap pejabat negara dan sejumlah aturan pidana lainnya terus berlangsung di ruang publik. Kritik ini menunjukkan betapa sensitifnya perubahan aturan ini terhadap ekspektasi masyarakat luas tentang keadilan dan kebebasan sipil.

Sementara itu, pemerintah menjelaskan bahwa persiapan implementasi telah dilakukan secara bertahap termasuk sosialisasi kepada aparat penegak hukum dan publik. Hal ini untuk memastikan bahwa semua pihak memahami perubahan dan dapat menjalankan ketentuan baru secara efektif.

Kesiapan KPK dinilai penting karena sepanjang 2025 lembaga ini telah berada dalam sorotan publik terkait sejumlah operasi penegakan hukum besar terhadap kasus korupsi. Penyesuaian terhadap KUHP dan KUHAP baru akan mempengaruhi strategi penindakan dan penanganan perkara di masa mendatang.

Penegak hukum lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan juga menyatakan siap melaksanakan ketentuan baru ini. Koordinasi antarinstansi menjadi kunci dalam memastikan transisi dari sistem lama ke sistem baru berjalan lancar dan tanpa mengganggu proses peradilan yang sedang berjalan.

Para ahli hukum menyebut bahwa perpaduan KUHP dan KUHAP baru ini akan memperkuat kerangka hukum pidana nasional dengan penekanan pada perlindungan hak asasi manusia, keadilan restoratif, serta upaya perlindungan korban dan saksi dalam proses peradilan pidana.

Dengan berlakunya KUHP dan KUHAP baru, Indonesia memasuki fase baru dalam sistem peradilan pidana yang diharapkan mampu menghadirkan proses hukum yang lebih efektif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat modern, sekaligus tetap menghormati prinsip hukum yang menjadi landasan negara.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.