Jakarta, Semangatnews.com – Indonesia resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana nasional dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Aturan ini mulai efektif berlaku sejak awal Januari 2026 dan menggantikan regulasi lama peninggalan kolonial yang telah digunakan selama puluhan tahun.
Pemerintah menyebut pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru sebagai tonggak penting reformasi hukum nasional. Kedua undang-undang tersebut diklaim telah disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila, perkembangan masyarakat, serta kebutuhan penegakan hukum yang lebih modern dan berkeadilan.
Sejumlah aparat penegak hukum juga menyatakan kesiapan mereka dalam mengimplementasikan aturan baru tersebut. Kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan disebut telah menerima pedoman teknis agar penerapan KUHP dan KUHAP berjalan seragam di seluruh daerah.
Meski demikian, kekhawatiran muncul dari kalangan akademisi dan pakar hukum. Mereka menilai sejumlah ketentuan dalam KUHP dan KUHAP baru berpotensi menimbulkan pembatasan terhadap kebebasan masyarakat, khususnya dalam proses hukum pidana yang menyangkut hak tersangka dan warga negara.
Pakar hukum dari berbagai perguruan tinggi menyoroti perluasan kewenangan aparat penegak hukum dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Menurut mereka, tanpa pengawasan yang ketat, ketentuan tersebut bisa membuka ruang penyalahgunaan wewenang dan melemahkan prinsip perlindungan hak asasi manusia.
Kritik juga diarahkan pada KUHAP baru yang dinilai belum sepenuhnya menempatkan perlindungan warga negara sebagai tujuan utama hukum acara pidana. Beberapa pasal dianggap berpotensi menempatkan masyarakat dalam posisi lemah saat berhadapan dengan aparat penegak hukum.
Di sisi lain, pemerintah membantah anggapan bahwa aturan baru ini akan membelenggu masyarakat. Pemerintah menegaskan KUHP dan KUHAP justru dirancang untuk memberikan kepastian hukum, mendorong keadilan restoratif, serta mengurangi praktik kriminalisasi yang tidak perlu.
Pemerintah juga menyatakan bahwa hak-hak tersangka, terdakwa, korban, dan saksi tetap dilindungi melalui mekanisme hukum yang lebih terstruktur. Penyesuaian prosedur hukum disebut dilakukan agar proses peradilan berjalan lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Namun, kelompok masyarakat sipil menilai proses penyusunan KUHAP baru belum sepenuhnya partisipatif. Minimnya keterlibatan publik dinilai membuat sejumlah aspirasi masyarakat tidak terakomodasi secara maksimal dalam substansi undang-undang.
Aktivis hak asasi manusia juga mengingatkan bahwa penerapan aturan baru harus diiringi dengan pengawasan yang kuat. Tanpa kontrol yang efektif, mereka khawatir pasal-pasal tertentu dapat digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi dan ruang demokrasi.
Sebagian kalangan akademisi menilai perdebatan ini merupakan hal wajar dalam proses pembaruan hukum. Mereka berpendapat efektivitas KUHP dan KUHAP baru baru dapat dinilai setelah diterapkan secara nyata, termasuk melalui putusan pengadilan dan praktik penegakan hukum di lapangan.
Dengan diberlakukannya KUHP dan KUHAP baru, Indonesia kini menghadapi tantangan besar untuk memastikan reformasi hukum tidak hanya menghadirkan kepastian aturan, tetapi juga menjamin perlindungan hak warga negara serta menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan kebebasan publik.(*)
