Jakarta, Semangatnews.com – Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, angkat bicara terkait penetapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mahfud menilai proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung merupakan langkah yang tepat untuk mengungkap berbagai persoalan yang selama ini mencuat dalam pelaksanaan program tersebut.
Menurut Mahfud, berbagai masalah sebenarnya sudah terlihat sejak awal pelaksanaan program MBG. Ia menilai sejumlah kebijakan yang diambil saat itu memunculkan polemik dan menimbulkan pertanyaan mengenai tata kelola program yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
Mahfud juga menyoroti latar belakang Dadan yang dinilainya minim pengalaman birokrasi. Kondisi tersebut, menurutnya, berpengaruh terhadap pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara yang membutuhkan kehati-hatian tinggi.
Ia menegaskan bahwa program MBG pada dasarnya merupakan program yang baik dan memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun, pelaksanaannya dinilai tidak berjalan optimal karena lemahnya sistem pengawasan dan manajemen.
Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung disebut menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program-program strategis nasional. Mahfud menilai akuntabilitas harus menjadi prioritas agar tujuan program tetap dapat tercapai.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan Hindayana bersama dua mantan pejabat Badan Gizi Nasional lainnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis tahun anggaran 2025–2026.
Penyidik menduga terdapat penyimpangan dalam proses penunjukan yayasan yang menjadi mitra pelaksana program. Sejumlah yayasan disebut memperoleh keuntungan besar meskipun diduga tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
Kasus tersebut menjadi perhatian publik karena MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintah yang menyasar jutaan pelajar dan kelompok rentan di berbagai daerah.
Mahfud meyakini proses persidangan nantinya akan membuka fakta-fakta baru terkait tata kelola program tersebut. Ia berharap penegakan hukum dilakukan secara transparan sehingga masyarakat memperoleh kejelasan mengenai duduk perkara yang sebenarnya.
Di sisi lain, berbagai kalangan menilai kasus ini harus menjadi pelajaran penting bagi penyelenggara program pemerintah agar lebih mengedepankan prinsip transparansi, profesionalisme, dan pengawasan yang ketat.
Meski tersandung kasus hukum, Mahfud menegaskan bahwa tujuan Program Makan Bergizi Gratis tetap harus dijaga. Menurutnya, yang perlu diperbaiki adalah tata kelola dan pelaksanaannya, sehingga manfaat program dapat dirasakan masyarakat secara maksimal tanpa menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.(*)
