Jakarta, Semangatnews.com – Mulai tahun 2026, Pemerintah Indonesia bersama Kerajaan Arab Saudi akan memperketat penerapan standar istithaah kesehatan atau kelayakan fisik bagi jamaah haji. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memastikan bahwa seluruh calon jamaah berada dalam kondisi prima dan benar-benar mampu melaksanakan ibadah haji secara aman dan nyaman di Tanah Suci.
Kebijakan ini menjadi hasil koordinasi antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, serta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama otoritas kesehatan Arab Saudi. Pemeriksaan kesehatan tidak hanya dilakukan di Indonesia, tetapi juga akan diterapkan secara acak di berbagai lokasi selama pelaksanaan ibadah, termasuk di bandara, hotel, dan area Masyair seperti Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
Pemerintah menegaskan bahwa jamaah yang tidak memenuhi standar kesehatan dapat ditolak keberangkatannya atau bahkan dipulangkan jika ditemukan kondisi medis yang mengancam keselamatan diri maupun jamaah lain. Aturan ini bertujuan untuk meminimalkan risiko kesehatan yang sering muncul selama musim haji akibat kelelahan ekstrem, cuaca panas, dan aktivitas fisik berat.
Menurut data BPKH, terdapat 11 jenis penyakit yang membuat calon jamaah dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan untuk berhaji. Beberapa di antaranya adalah penyakit jantung koroner, hipertensi dan diabetes yang tidak terkontrol, gagal ginjal kronis, penyakit paru-paru berat, gangguan mental serius, serta riwayat stroke yang belum pulih sepenuhnya.
Penerapan istithaah kesehatan secara ketat ini juga menjadi bagian dari reformasi pelayanan haji yang tengah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah jamaah dengan penyakit kronis meningkat, menyebabkan risiko kematian dan perawatan darurat di Arab Saudi ikut naik. Dengan kebijakan baru ini, diharapkan angka tersebut bisa ditekan secara signifikan.
Kementerian Kesehatan menyebutkan, ke depan setiap calon jamaah wajib menjalani pemeriksaan kesehatan berlapis sejak proses pendaftaran, termasuk tes laboratorium, rekam jantung, dan evaluasi psikologis. Jamaah yang tidak lolos di tahap awal akan diberikan waktu untuk menjalani perawatan atau program pembinaan kesehatan hingga dianggap layak.
Kerajaan Arab Saudi mendukung langkah ini dengan memperkuat fasilitas medis di wilayah Masyair dan memperluas kapasitas rumah sakit darurat selama musim haji. Otoritas setempat juga menyiapkan mekanisme pengawasan yang lebih canggih menggunakan sistem digital untuk memantau kondisi kesehatan jamaah secara real-time.
Kebijakan ini disambut baik oleh berbagai pihak, termasuk organisasi penyelenggara haji dan lembaga kesehatan. Mereka menilai, penerapan standar kesehatan yang lebih ketat akan meningkatkan kualitas ibadah dan mengurangi risiko tragedi medis di Tanah Suci.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap pelaksanaan ibadah haji ke depan dapat berlangsung dengan lebih tertib, sehat, dan aman, sekaligus mencerminkan komitmen Indonesia dan Arab Saudi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para tamu Allah.(*)
