Jakarta, Semangatnews.com – Pemerintah Myanmar menyatakan keberatan atas putusan Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) yang menyatakan negara tersebut bertanggung jawab atas genosida terhadap etnis Muslim Rohingya. Penolakan itu disampaikan setelah pengadilan internasional di Den Haag, Belanda, menjatuhkan putusan bersejarah pada Kamis (19/11/2026).
Juru bicara kepresidenan Myanmar, Khaing Khaing Soe, menyebut keputusan tersebut tidak adil. Ia menyoroti hasil pemungutan suara majelis hakim yang menunjukkan sembilan hakim mendukung putusan, sedangkan enam lainnya menyampaikan pendapat berbeda.
Pemerintah Myanmar sebelumnya membantah tuduhan genosida dan menyatakan operasi militer di Negara Bagian Rakhine pada 2016 hingga 2018 merupakan tindakan untuk menanggulangi ancaman kelompok militan. Namun, ICJ menilai alasan tersebut tidak dapat menjelaskan pola kekerasan yang terjadi terhadap masyarakat Rohingya.
Dalam putusannya, ICJ menemukan bahwa pasukan keamanan Myanmar melakukan pembunuhan terhadap ribuan warga sipil, kekerasan seksual secara luas, serta berbagai tindakan kekerasan ekstrem terhadap anak-anak. Pengadilan juga menyimpulkan bahwa terdapat niat untuk menghancurkan sebagian besar populasi Rohingya di wilayah Rakhine utara.
Keputusan tersebut menjadi catatan penting dalam sejarah hukum internasional. Untuk pertama kalinya, ICJ secara langsung menyatakan suatu negara bertanggung jawab telah melakukan genosida. Putusan ini juga memperkuat penerapan Konvensi Genosida 1948 yang mengatur kewajiban negara-negara untuk mencegah dan menghukum kejahatan tersebut.
Perkara ini diajukan oleh Gambia pada November 2019 setelah muncul berbagai laporan mengenai kekerasan sistematis terhadap etnis Rohingya. Gugatan tersebut mendapatkan dukungan Organisasi Kerja Sama Islam dan sejumlah negara yang ikut memberikan pandangan dalam proses persidangan.
Dampak operasi militer Myanmar pada 2017 menyebabkan lebih dari 700 ribu warga Rohingya meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke Bangladesh. Hingga kini, lebih dari satu juta pengungsi Rohingya masih berada di pengasingan, terutama di kamp-kamp pengungsian Bangladesh, tanpa kepastian mengenai kapan mereka dapat kembali ke tanah kelahirannya.
ICJ dalam putusannya mewajibkan Myanmar melakukan penyelidikan terhadap dugaan kejahatan genosida dan memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai hukum. Negara tersebut juga harus memberikan kompensasi kepada korban, memulihkan kerugian yang dialami, serta mengambil langkah untuk mencegah terulangnya tindakan serupa.
Selain persoalan pertanggungjawaban hukum, pengadilan juga menekankan pentingnya pemulangan masyarakat Rohingya secara aman, sukarela, dan bermartabat. Pemulangan harus memperhatikan perlindungan terhadap hak kewarganegaraan, kepemilikan harta benda, keselamatan keluarga, serta akses terhadap kehidupan yang layak.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyambut baik putusan tersebut dan menyebutnya sebagai pengakuan kuat terhadap penderitaan korban genosida Rohingya. Ia meminta masyarakat internasional memperkuat kerja sama untuk memastikan Myanmar melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan hukum internasional.
Meski demikian, putusan ICJ tidak secara otomatis membuat pejabat militer Myanmar dipenjara karena pengadilan tersebut memiliki kewenangan mengadili sengketa dan tanggung jawab negara, bukan menjatuhkan hukuman pidana kepada individu. Proses penuntutan terhadap orang-orang yang diduga terlibat memerlukan mekanisme hukum tersendiri. Karena itu, tantangan berikutnya adalah memastikan keputusan bersejarah tersebut benar-benar membawa perubahan bagi jutaan warga Rohingya yang masih menantikan keadilan dan kepastian masa depan.(*)

