Jakarta, Semangatnews.com – Sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia menyoroti pembentukan Dewan Perdamaian yang digagas mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Gagasan tersebut dinilai tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik global dan jejak kebijakan luar negeri Trump selama menjabat.
Pandangan kritis muncul karena rekam jejak kebijakan Trump yang kerap memicu ketegangan internasional, khususnya di kawasan Timur Tengah. Kebijakan kontroversial tersebut membuat sebagian kalangan meragukan komitmen nyata terhadap perdamaian dunia.
Ormas Islam menilai konsep perdamaian tidak cukup diwujudkan melalui simbol atau lembaga baru. Perdamaian sejati, menurut mereka, harus dibangun melalui kebijakan yang adil, menghormati kedaulatan negara, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
Kekhawatiran juga muncul terkait potensi politisasi isu perdamaian untuk kepentingan elektoral. Dewan Perdamaian tersebut dinilai berpotensi menjadi alat pencitraan politik, terutama dalam membangun kembali citra Trump di mata publik internasional.
Selain itu, ormas Islam menyoroti minimnya keterlibatan pihak-pihak terdampak konflik dalam gagasan tersebut. Tanpa partisipasi negara dan komunitas yang selama ini mengalami konflik, inisiatif perdamaian dianggap berisiko kehilangan legitimasi moral.
Isu Palestina menjadi salah satu sorotan utama. Kebijakan Trump di masa lalu yang dinilai berpihak pada Israel masih membekas kuat, sehingga klaim sebagai pengusung perdamaian dipandang bertolak belakang dengan realitas kebijakan sebelumnya.
Ormas Islam menegaskan bahwa perdamaian global tidak bisa dilepaskan dari prinsip keadilan. Selama ketimpangan, penjajahan, dan pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi, gagasan perdamaian akan sulit diterima secara luas.
Di sisi lain, mereka menilai masyarakat internasional perlu bersikap kritis terhadap setiap inisiatif global yang datang dari tokoh politik dengan rekam jejak kontroversial. Sikap kritis dianggap penting agar perdamaian tidak sekadar menjadi jargon politik.
Meski demikian, ormas Islam juga menegaskan keterbukaan terhadap setiap upaya perdamaian yang benar-benar tulus. Selama inisiatif tersebut berpihak pada kemanusiaan dan keadilan, dialog tetap perlu dibuka.
Menurut mereka, peran organisasi masyarakat sipil dan tokoh agama sangat penting dalam mengawal wacana perdamaian dunia. Suara moral dari komunitas keagamaan dinilai mampu menjadi penyeimbang kepentingan politik global.
Ormas Islam berharap isu perdamaian tidak dimonopoli oleh kekuatan politik tertentu. Perdamaian dunia, menurut mereka, adalah tanggung jawab kolektif yang harus melibatkan berbagai pihak secara setara.
Ke depan, mereka mengajak masyarakat untuk lebih cermat menyikapi setiap narasi perdamaian global. Tanpa komitmen nyata terhadap keadilan dan kemanusiaan, perdamaian dikhawatirkan hanya menjadi alat kepentingan segelintir elite.(*)
