Jakarta, Semangatnews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap telah menyita uang dalam jumlah miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Pati, Sudewo. Penyitaan tersebut menjadi bagian dari pengungkapan dugaan praktik korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Informasi tersebut disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, yang menyebut uang tunai diamankan penyidik saat operasi berlangsung. Namun demikian, KPK belum membeberkan secara rinci jumlah pasti uang yang disita dalam OTT tersebut.
Budi menjelaskan, rincian nilai uang dan konstruksi perkara akan disampaikan secara lengkap kepada publik dalam konferensi pers resmi setelah penetapan status hukum para pihak yang terjaring operasi tersebut.
Sudewo sendiri dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif. Pemeriksaan dilakukan guna mendalami peran dan keterlibatannya dalam dugaan praktik suap terkait pengisian jabatan perangkat desa.
KPK menduga adanya praktik jual beli jabatan di tingkat desa, di mana sejumlah posisi strategis diduga ditawarkan dengan imbalan uang. Dugaan ini menjadi fokus utama penyidikan karena menyangkut penyalahgunaan kewenangan kepala daerah.
Menurut informasi awal, tarif tertentu diduga dipatok untuk jabatan-jabatan desa seperti kepala urusan hingga sekretaris desa. Praktik ini dinilai merusak sistem pemerintahan desa dan mencederai prinsip meritokrasi.
Operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pati merupakan salah satu dari rangkaian OTT yang dilakukan KPK sepanjang awal 2026. Lembaga antirasuah tersebut menegaskan komitmennya dalam membersihkan praktik korupsi di tingkat pusat maupun daerah.
Sebelumnya, KPK juga melakukan OTT di sejumlah daerah lain dengan modus berbeda, mulai dari dugaan suap proyek hingga penyalahgunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan. Langkah ini menunjukkan pengawasan ketat terhadap kepala daerah dan pejabat publik.
Dalam kasus Pati, penyidik masih mendalami aliran dana serta pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah seiring perkembangan penyidikan.
KPK memiliki waktu sesuai ketentuan hukum untuk menentukan status hukum seluruh pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. Penetapan tersangka akan didasarkan pada hasil pemeriksaan awal dan alat bukti yang telah dikumpulkan.
Kasus ini memicu perhatian luas masyarakat, terutama terkait tata kelola pemerintahan desa yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan publik. Dugaan jual beli jabatan dinilai berpotensi merugikan masyarakat secara langsung.
Berbagai pihak mendorong agar KPK mengusut kasus ini secara transparan dan menyeluruh hingga ke akar. Publik berharap penegakan hukum dapat memberikan efek jera bagi pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya.
KPK menegaskan akan terus membuka informasi kepada publik terkait perkembangan kasus OTT Bupati Pati. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen lembaga dalam memberantas korupsi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.(*)
