Jakarta, Semangatnews.com – Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Tulungagung, Jawa Timur, terus menjadi sorotan publik setelah menyeret sejumlah pejabat penting daerah. Tak hanya bupati, kasus ini juga turut melibatkan anggota DPRD yang merupakan adik kandung kepala daerah tersebut.
Dalam operasi yang digelar pada Jumat (10/4/2026), KPK mengamankan Bupati Tulungagung bersama belasan pihak lainnya. Salah satu yang turut diamankan adalah Jatmiko Dwi Seputro, anggota DPRD Tulungagung yang juga adik kandung bupati.
Jatmiko diketahui berada di lokasi saat operasi berlangsung, sehingga ikut dibawa oleh tim penyidik ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Keberadaannya di tempat kejadian membuatnya turut masuk dalam daftar pihak yang diamankan.
Juru Bicara KPK membenarkan bahwa total ada 13 orang yang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Mereka terdiri dari bupati, sejumlah pejabat pemerintah daerah, serta satu pihak lain di luar unsur pemkab.
Kasus ini diduga berkaitan dengan praktik pemerasan yang melibatkan kepala daerah dan jajarannya. Meski demikian, KPK masih mendalami peran masing-masing pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.
Selain para pejabat, KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi. Nilai pasti dari uang tersebut belum diumumkan secara resmi kepada publik.
Pemeriksaan terhadap para pihak dilakukan secara intensif sejak penangkapan hingga dibawa ke Jakarta. Proses ini menjadi bagian dari upaya KPK dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh.
Sementara itu, pihak partai politik tempat Jatmiko bernaung menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan. Mereka memilih menunggu hasil pemeriksaan resmi dari KPK.
Hingga kini, status hukum dari para pihak yang diamankan masih dalam tahap penentuan. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menetapkan apakah mereka menjadi tersangka atau tidak.
Kasus ini kembali menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan oleh KPK. Fenomena ini menjadi perhatian serius dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah.
Publik kini menanti perkembangan lanjutan dari kasus ini, termasuk pengumuman resmi KPK terkait status hukum dan peran masing-masing pihak yang terlibat.(*)
