Jakarta, Semangatnews.com – Eks Kapolres Bima Kota, Didik Putra Kuncoro, menghadiri sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (19/2/2026). Kehadirannya menjadi sorotan karena ia tampak mengenakan seragam dinas lengkap saat menjalani proses etik internal tersebut.
Didik tiba di lokasi sidang pada pagi hari dengan pengawalan personel Provos. Meski sidang digelar secara tertutup, momen kedatangannya sempat menjadi perhatian awak media yang telah menunggu di sekitar gedung pemeriksaan.
Sidang etik ini merupakan tindak lanjut dari proses hukum yang tengah berjalan terkait dugaan pelanggaran narkotika. Sebelumnya, Didik telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolres Bima Kota menyusul penetapannya sebagai tersangka oleh penyidik.
Kasus tersebut mencuat setelah aparat menemukan barang bukti narkotika di sebuah lokasi yang kemudian dikaitkan dengan dirinya. Temuan itu memicu penyelidikan lebih lanjut hingga akhirnya dilakukan gelar perkara di tingkat Mabes Polri.
Dalam proses penyidikan, aparat melakukan serangkaian tes termasuk pemeriksaan laboratorium. Hasil uji lanjutan disebut menjadi bagian dari alat bukti yang memperkuat dugaan pelanggaran.
Komisi Kode Etik Polri akan menilai apakah perbuatan yang bersangkutan melanggar kode etik profesi kepolisian. Jika terbukti, sanksi yang dijatuhkan bisa berupa teguran keras, demosi, hingga pemberhentian tidak dengan hormat.
Penampilan Didik dengan seragam dinas saat sidang etik memunculkan beragam respons di ruang publik. Sebagian pihak mempertanyakan kelayakan penggunaan atribut dinas dalam situasi pemeriksaan etik, sementara lainnya menilai hal itu masih sesuai prosedur internal karena statusnya sebagai anggota aktif.
Pihak Polri sebelumnya menegaskan bahwa proses hukum dan etik akan berjalan transparan serta profesional. Institusi memastikan tidak ada perlakuan khusus terhadap siapa pun yang terlibat pelanggaran, termasuk pejabat kepolisian.
Kasus ini juga menjadi ujian bagi komitmen internal Polri dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di lingkungan sendiri. Penegakan disiplin dan integritas dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Secara pidana, perkara yang menjerat Didik masih terus bergulir dan ditangani oleh penyidik. Proses tersebut berjalan paralel dengan sidang etik yang menentukan nasib kariernya di institusi kepolisian.
Sejumlah pengamat hukum menilai bahwa penyelesaian kasus ini akan menjadi preseden penting dalam penegakan aturan internal. Transparansi hasil sidang etik diharapkan dapat memperkuat citra reformasi di tubuh kepolisian.
Publik kini menanti keputusan akhir Komisi Kode Etik Polri terhadap AKBP Didik. Hasil sidang tersebut akan menjadi penentu apakah ia masih dapat melanjutkan kariernya atau harus menerima sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku.(*)
