Jakarta, Semangatnews.com – Perserikatan Bangsa‑Bangsa (PBB) kini berada dalam tekanan keuangan yang sangat serius setelah Sekretaris Jenderal António Guterres memperingatkan bahwa dana operasional organisasi dunia itu diperkirakan akan habis pada Juli 2026 jika kondisi saat ini tidak berubah drastis. Kekhawatiran ini muncul karena banyak negara anggota menunggak pembayaran iuran wajib mereka, sehingga memicu risiko kebangkrutan finansial badan internasional tersebut.
Dalam surat resmi yang dikirim kepada negara‑negara anggota, Guterres menyatakan bahwa krisis anggaran yang terjadi bukan sekadar kekurangan dana sementara, melainkan masalah struktural yang semakin memburuk. Ia menegaskan bahwa PBB tidak dapat melaksanakan anggaran yang telah disetujui tanpa dana yang benar‑benar terkumpul, sementara kewajiban pembayaran banyak menumpuk.
Masalah utama yang memperparah situasi adalah tunggakan besar dari iuran negara anggota. Hingga awal 2026, PBB mencatat bahwa pembayaran iuran wajib baru mencapai sebagian dari total yang seharusnya dibayarkan, meninggalkan nilai tunggakan yang sangat besar. Kondisi ini berdampak langsung pada likuiditas organisasi yang bergantung pada kontribusi reguler anggotanya.
Amerika Serikat, yang selama ini menjadi kontributor terbesar bagi PBB, juga disebut sebagai salah satu pihak yang menunda atau menolak pembayaran iuran reguler dan kontribusi pendanaan misi penjaga perdamaian. Penolakan ini menambah tekanan keuangan yang dihadapi PBB di tengah perlambatan dukungan dari negara donor lain.
Guterres bahkan menyatakan bahwa aturan anggaran saat ini justru memperburuk situasi. Aturan tersebut mengharuskan PBB mengembalikan dana yang tidak terpakai kepada negara anggota, meskipun dana tersebut sebenarnya belum pernah diterima karena tunggakan pembayaran. Hal ini disebut sebagai “pukulan ganda” yang memperlemah posisi keuangan PBB.
Akibat krisis ini, sejumlah operasi PBB sudah mengalami pengurangan anggaran. Contohnya, misi penjaga perdamaian dipangkas hingga 15 persen pada periode 2025–2026 sebagai bagian dari langkah penghematan. Dampak pengetatan anggaran ini juga dirasakan oleh program‑program kemanusiaan global yang bergantung pada dukungan dana internasional.
Di beberapa markas PBB, langkah penghematan ekstrem telah diambil, seperti pengurangan pemanas ruangan serta pembatasan penggunaan fasilitas lain demi menekan biaya operasional. Bahkan beberapa badan PBB yang menangani isu kemanusiaan terpaksa melakukan pembatasan layanan karena tidak memiliki anggaran yang cukup.
Sekjen Guterres menegaskan bahwa hanya ada dua jalan keluar dari krisis ini: semua negara anggota harus memenuhi kewajiban pembayaran mereka secara penuh dan tepat waktu, atau aturan keuangan PBB perlu dirombak secara fundamental agar organisasi bisa bertahan. Tanpa langkah nyata, badan dunia itu berada di ambang keruntuhan finansial.
Para diplomat mengakui bahwa reformasi aturan anggaran PBB menjadi perdebatan yang sulit karena melibatkan kepentingan dan kontribusi masing‑masing negara anggota. Beberapa negara besar menilai sistem kontribusi saat ini tidak adil, sementara negara berkembang khawatir reformasi dapat mengurangi akses mereka terhadap bantuan internasional.
Krisis ini juga menciptakan kekhawatiran akan terhambatnya berbagai program global, termasuk bantuan kemanusiaan di wilayah konflik, perlindungan hak asasi manusia, serta upaya pemulihan pasca‑bencana. Kekurangan dana dapat membuat PBB kesulitan memenuhi tanggung jawabnya di berbagai belahan dunia.
Beberapa anggota Majelis Umum PBB telah berupaya mencari solusi jangka pendek, termasuk merundingkan penjadwalan ulang pembayaran dan mendorong kontribusi sukarela tambahan. Namun, langkah‑langkah tersebut dinilai belum cukup untuk menangani defisit struktural yang ada.
Situasi ini menjadi ujian besar bagi Perserikatan Bangsa‑Bangsa, yang selama puluhan tahun menjadi simbol kerja sama internasional. Krisis keuangan yang tengah berlangsung menunjukkan tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan lembaga global di tengah dinamika politik dan ekonomi dunia yang terus berubah.(*)
