Jakarta, Semangatnews.com – Ketika banyak negara maju menghadapi perlambatan ekonomi dan gangguan rantai pasok, Indonesia memilih memperdalam kerja sama dengan Afrika sebagai bagian dari strategi geopolitik dan geoekonomi yang lebih luas. Pemerintah menilai kemitraan ini sebagai jalan untuk memperkuat posisi Global South dan mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat keterlibatan multilateral dengan negara-negara Afrika melalui forum seperti G20 dan IORA. Selain itu, prakarsa bilateral juga diperkuat dengan pembentukan Dewan Bisnis Tingkat Tinggi bersama Afrika Selatan yang resmi diluncurkan pada 2025, membuka ruang dialog institusional untuk proyek ekonomi konkret.
Pidato Wakil Presiden Indonesia pada KTT G20 di Johannesburg menjadi momentum penting bagi diplomasi ekonomi. Dalam kesempatan tersebut, komitmen untuk menghapus hambatan visa bagi pengusaha serta ekspansi investasi ke sektor pertanian dan energi di Afrika ditegaskan, menggarisbawahi pergeseran menuju diplomasi berbasis hasil.
Afrika kini dilihat sebagai mitra masa depan karena potensi pertumbuhan yang besar. Proyeksi demografis yang meningkat, urbanisasi pesat, dan industrialisasi memperlihatkan bahwa ekonomi Afrika bisa menjadi tulang punggung kemitraan jangka panjang bagi negara berkembang, termasuk Indonesia.
Meski demikian, data menunjukkan bahwa hubungan perdagangan antara Indonesia dan Afrika masih sangat terbatas dibanding potensi yang ada. Nilai perdagangan kedua belah pihak stagnan di USD 4,7–5,1 miliar per tahun, menunjukkan adanya celah besar yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
Keterbatasan infrastruktur logistik menjadi salah satu akar permasalahan. Karena tidak ada rute pelayaran reguler langsung antara Indonesia dan banyak negara Afrika, barang ekspor sering transit melalui negara lain, meningkatkan biaya transportasi hingga puluhan persen dan membuat produk Indonesia kurang kompetitif.
Tak hanya itu, investor Indonesia menghadapi tantangan dalam menanam modal di Afrika. Minimnya kehadiran lembaga keuangan domestik di benua tersebut serta keraguan terhadap regulasi dan stabilitas politik lokal membuat banyak perusahaan ragu untuk melakukan investasi besar.
Persoalan kelembagaan di dalam negeri juga mencuat sebagai hambatan. Sinergi antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, dan Badan Investasi belum berjalan optimal untuk merumuskan strategi Afrika terpadu yang memberikan kepastian bagi pelaku bisnis.
Sementara itu, negara lain seperti Tiongkok, India, Turki, dan Uni Emirat Arab telah lebih dulu membangun fondasi institusional kuat di Afrika lewat kredit ekspor, bank pembangunan, dan perjanjian strategis. Hal ini menuntut Indonesia merumuskan diferensiasi kebijakan agar tidak tertinggal.
Di sisi positif, pemerintah Indonesia tampak menyadari tantangan tersebut dan sedang mendorong kebijakan yang lebih ambisius. Inisiatif seperti percepatan visa bisnis, kerangka kerja sama investasi, dan forum bisnis bilateral menjadi bagian dari upaya untuk mengubah solidaritas historis menjadi relasi ekonomi yang lebih konkret dan produktif.
Dengan pemetaan risiko yang lebih matang dan sinergi kebijakan yang lebih jelas, peluang Indonesia untuk menjadikan Afrika sebagai mitra strategis utama bisa menjadi kenyataan. Apabila kendala struktural berhasil diatasi, kemitraan ini tak hanya akan memperkuat posisi Indonesia di peta Global South, tetapi juga membuka jalur inklusif bagi pertumbuhan bersama yang berkelanjutan.(*)
