SOLOK SELATAN, SEMANGATNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Solok Selaran melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyusun dokumen Kajian Resiko Becana dan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah.
Kegiatan merupakan langkah awal dalam upaya menyamakan persepsi tentang penanggulangan bencana sehingga peta resiko bencana yang benar-benar menggambarkan kondisi nyata daerah-daerah di Solok Selatan.
Bupati Solok Selatan yang diwakili Asisten Administrasi Umum, Irwanesa mengatakan wilayah Solok Selatan termasuk kawasan rawan bencana. semua jenis bencana alam, kecuali tsunami.
“Pemerintah daerah harus memberikan layanan penanganan dan penanggulangan bencana secara optimal kepada masyarakat,” kata Irwanesa dalam pembukaan Workshop, Sosialisasi dan Internalisasi Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana di Hotel Pesona Alam Sangir, Solok Selatan, Sumatera Barat, Senin (31/07/2023).
Irwanesa melanjutkan, rencana penanggulangan bencana menjadi pondasi utama dalam upaya meminimalisir kerugian dan korban akibat bencana.
“Dokumen perencanaan ini diharapkan menjadi instrumen acuan bagi semua pihak dan stakeholder terkait dengan penanggulangan bencana, agar dapat bekerja secara efektif, efisien, dan maksimal dalam menghadapi ancaman bencana di Solok Selatan,” terangnya.
Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Kemendagri, Yoga Wiratama mengatakan penanggulangan bencana sudah menjadi urusan wajib urusan pemerintah daerah.
“Pemerintah daerah memiliki layanan dasar terkait kebencanaan, yaitu pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Pelayanan dasar atau Standar Layanan Minimal itu wajib disediakan oleh pemerintah daerah,” katanya.
Kalasa BPBD, Novi Hendrik mengatakan kegiatan penyusunan dokumen Kajian Resiko Bencana dan dokumen Rencana Penaggulangan Bencana diikuti oleh OPD dan stakeholder terkait.
Narasumber dalam acara ini berasal dari Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana – BNPB, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI dan Tim Ahli Penyusunan KRB dan PB dari Disaster Risk Reduction IndonesiaIndonesia.
