Jakarta, Semangatnews.com – Pemilik kendaraan bermotor kini punya kesempatan untuk mengajukan keringanan pajak kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta sesuai dengan aturan terbaru yang diberlakukan pemerintah provinsi. Keringanan ini memberi ruang bagi wajib pajak untuk meminta pengurangan pokok pajak atas kondisi tertentu yang dialami kendaraannya, langkah yang dinilai dapat meringankan beban warga.
Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 841 Tahun 2025 tentang Kriteria Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, yang memberi dasar hukum bagi wajib pajak untuk mengajukan pengurangan pajak.
Salah satu syarat utama agar pemilik kendaraan bisa meminta keringanan adalah jika kendaraannya mengalami kerusakan berat dan tidak dapat digunakan di jalan selama lebih dari enam bulan sejak kerusakan terjadi. Kondisi ini dinilai layak untuk mendapatkan pengurangan pajak karena kendaraan secara efektif tidak beroperasi.
Selain itu, kendaraan yang digunakan semata‑mata untuk melayani kepentingan umum di bidang sosial atau keagamaan tanpa unsur komersial juga termasuk dalam kategori yang bisa diajukan untuk keringanan pajak. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung kegiatan sosial yang membawa manfaat bagi masyarakat luas.
Syarat lain yang juga diperhatikan adalah ketika nilai pasar kendaraan lebih rendah daripada Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang telah ditetapkan. Dalam situasi ini, wajib pajak dapat meminta selisih pajak disesuaikan berdasarkan nilai pasar yang lebih rendah.
Besar keringanan pajak yang diberikan juga ditentukan berdasarkan kriteria tersebut. Untuk kendaraan yang rusak berat dan tidak bisa digunakan, pengurangan diberikan sebesar 50 persen dari Pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terutang, memberikan relief signifikan bagi pemilik kendaraan yang kondisinya tidak lagi produktif.
Sementara itu, kendaraan yang nilainya di bawah NJKB akan mendapatkan pengurangan berdasarkan selisih perhitungan PKB sesuai nilai pasar, sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih adil dan proporsional dengan nilai kendaraan sebenarnya.
Wajib pajak yang ingin mengajukan keringanan ini perlu menyiapkan dokumen terkait seperti STNK, bukti kepemilikan, dan bukti kondisi kendaraan sesuai kriteria yang berlaku. Prosesnya biasanya dilakukan melalui layanan samsat atau Badan Pendapatan Daerah setempat sesuai ketentuan yang berlaku.
Kebijakan ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat, terutama mereka yang memiliki kendaraan yang kondisinya bermasalah atau yang dipergunakan untuk aktivitas sosial. Pemerintah provinsi menekankan bahwa aturan ini tak hanya memberi kejelasan hukum, tetapi juga dukungan nyata bagi wajib pajak yang memenuhi syarat.
Selain itu, keringanan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, sekaligus memperkuat penerimaan daerah untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan.
Perlu dicatat bahwa keringanan ini hanya berlaku untuk pokok pajak dan tidak mencakup pembebasan denda administratif atau jenis pajak lain seperti Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), kecuali diatur berbeda oleh kebijakan yang relevan.
Dengan adanya aturan ini, pemilik kendaraan yang selama ini merasa terbebani dengan kewajiban pajak kendaraan yang dirasa tidak sesuai dengan kondisi fisik atau penggunaan kendaraannya kini memiliki mekanisme legal untuk meminta keringanan secara resmi.(*)
