Pemkab Solsel Fasilitasi Penyelesaian Persoalan Antara Masyarakat dengan Dua Perusahaan

oleh -

Pemkab Solsel Fasilitasi Penyelesaian Persoalan Antara Masyarakat dengan Dua Perusahaan

semangatnews, Solok Selatan – Pemkab Solok Selatan turut memediasi penyelesaian persoalan masyarakat Nagari Abai dengan pihak PT. Binapratama Sakato Jaya (BPSJ), Sebelumnya Pemkab Solsel juga telah berupaya memfasilitasi persoalan masyarakat Nagari Bidar Alam dengan pihak PT. RAP.

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Hapison mengungkapkan, beberapa waktu yang lalu masyarakat Nagari Abai meminta PT. BPSJ untuk merealisasikan undang-undang (UU) no 39 tahun 2014 pasal 58 ayat 1, yang berbunyi “Perusahaan Perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan”.

Ia menyebutkan, UU itu mewajibkan perusahaan untuk menjadikan 20% dari luas areal perkebunannya untuk dijadikan kebun masyarakat, namun sampai saat ini PT. BPSJ baru merealisasikan 10% dari luas HGU nya. “Sisa 10% lagi ini yang dituntut oleh masyarakat,” ungkapnya saat memimpin rapat pertemuan antara perwakilan masyarakat nagari abai dengan pihak PT BPSJ di ruang rapat PT BPSJ.

Turut hadir dalam rapat tersebut Anggota DPRD Solsel Mesi Aswanto, Camat SBH, Kapolsek SBH, Wali Nagari Abai, Ketua KAN, Ninik Mamak, Ketua Pemuda Abai, perwakilan masyarakat, serta sejumlah kepala OPD.

Hapison menambahkan, saat ini pihak PT BPSJ sedang melakukan penanaman kembali kebun/membongkar taman tua yang tidak lagi produktif (replanting), jadi momentum replanting ini, yang dijadikan masyarakat agar pihak perusahaan mau memberikan sisa 10% tersebut.

Ia mengatakan, masyarakat menginginkan ada penjelasan dari pihak perusahaan kapan sisa 10% tersebut diberikan, karena itu merupakan hak masyarakat yang sudah diatur dalam undang-undang.