Padang Panjang, Semangatnews.com – Pemerintah Kota Padang Panjang menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan pembangunan daerah yang aman, tertata, dan kondusif. Hal ini disampaikan Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, saat menerima kunjungan Kapolres Padang Panjang yang baru, AKBP Wisnu Hadi, di Rumah Dinas Wali Kota, Kamis (22/1).
Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus penguatan sinergi antara Pemerintah Kota dan jajaran Kepolisian Resor Padang Panjang dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendukung agenda pembangunan daerah.
Wali Kota Hendri Arnis menekankan pentingnya koordinasi yang solid antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Menurutnya, sinergi yang baik akan berdampak langsung pada terciptanya rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, sekaligus mendukung kelancaran program pembangunan.
Ia menyebut, pembangunan yang terencana dan berkelanjutan membutuhkan dukungan keamanan yang kuat, sehingga kolaborasi dengan Polres menjadi bagian strategis dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Kapolres Padang Panjang, AKBP Wisnu Hadi, menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan Pemerintah Kota. Ia menjelaskan kunjungan tersebut merupakan silaturahmi pertamanya sejak resmi menjabat sebagai Kapolres Padang Panjang.
Dalam pertemuan itu, Kapolres Wisnu mengungkapkan adanya sejumlah persoalan di daerah yang memerlukan penanganan bersama, khususnya isu-isu yang berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang jika tidak diselesaikan secara komprehensif.
Ia menegaskan pentingnya penyelesaian masalah melalui koordinasi dan musyawarah, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar solusi yang diambil tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah konflik agraria, seperti tanah ulayat dan pergeseran kepemilikan lahan. Kapolres menilai persoalan ini membutuhkan komunikasi yang intensif dan berkelanjutan agar tidak berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Hendri Arnis menyatakan konflik agraria merupakan tantangan nasional yang juga dirasakan di daerah. Ia menekankan perlunya dukungan terhadap program Pemerintah Pusat, khususnya terkait sertifikasi tanah ulayat, dengan memperkuat peran Badan Pertanahan Nasional melalui kolaborasi lintas sektor.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga memaparkan potensi sumber daya alam Padang Panjang, termasuk kawasan bukit kapur yang memiliki nilai ekonomi. Pengelolaannya, kata dia, saat ini diselaraskan dengan proses penyusunan dan penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Selain sektor sumber daya alam, Wali Kota turut menyoroti potensi besar di bidang pendidikan dan pariwisata. Ia menyampaikan rencana penjajakan kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah.
Upaya penguatan ekonomi lokal juga dilakukan melalui penataan Pasar Pusat, salah satunya dengan penyediaan fasilitas parkir yang memadai guna meningkatkan aktivitas perdagangan dan kunjungan masyarakat.
Terkait kebencanaan, Wali Kota menjelaskan langkah-langkah penanganan warga terdampak, di mana sebagian telah menempati rumah susun sewa, sementara lainnya difasilitasi di rumah sewa sementara.
Sementara itu, Kapolres Wisnu Hadi menilai Padang Panjang memiliki daya tarik wisata yang kuat dengan kondisi alam dan udara yang sejuk. Ia menyebut potensi tersebut perlu dijaga bersama agar tetap aman dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako Padang Panjang, I Putu Venda, serta sejumlah pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kota.(eti)
