Padang Panjang, Semangatnews.com – Pemerintah Kota Padang Panjang terus mengintensifkan langkah pemulihan pascabencana dengan memperkuat koordinasi dan penyelarasan kebijakan bersama Pemerintah Pusat. Upaya ini ditunjukkan melalui partisipasi aktif Pemko dalam rapat koordinasi nasional secara daring yang membahas pendataan kerusakan rumah, fasilitas umum, serta jumlah pengungsi pascabencana di wilayah Sumatera, Selasa (6/1).
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diikuti oleh kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah yang terdampak bencana. Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyamakan langkah dalam validasi data, percepatan penyaluran bantuan, serta penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang terukur dan berkelanjutan.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa ketepatan kebijakan penanganan bencana sangat ditentukan oleh kualitas data yang disampaikan daerah. Ia meminta seluruh pemerintah daerah memastikan pendataan dilakukan secara akurat dan sesuai kondisi riil di lapangan.
“Kecepatan dan keakuratan data adalah kunci agar bantuan bisa tepat sasaran dan pemulihan berjalan efektif,” ujar Tito dalam arahannya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memaparkan berbagai skema bantuan sosial yang telah dan akan disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana, termasuk di Kota Padang Panjang. Bantuan tersebut mencakup dukungan hunian sementara atau hunian tetap berupa bantuan tunai Rp3 juta per keluarga untuk kebutuhan perabotan rumah tangga.
Selain itu, Kemensos juga menyalurkan bantuan jaminan hidup sebesar Rp450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan, yang disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga. Bantuan ini dihitung berdasarkan standar kebutuhan harian Rp15.000 per orang, yang telah mengalami penyesuaian dari ketentuan sebelumnya. Dukungan pemberdayaan ekonomi juga diberikan melalui bantuan rintisan usaha sebesar Rp5 juta per keluarga, sesuai hasil asesmen lapangan.
Sementara itu, Deputi IV BNPB Jarwansyah menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah. BNPB, katanya, terus melakukan pendampingan teknis, khususnya dalam proses verifikasi data kerusakan rumah dan fasilitas umum, agar tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra, dalam pemaparannya menyampaikan sejumlah langkah konkret yang telah dilakukan Pemko dalam mempercepat pemulihan. Salah satunya adalah penyaluran santunan kepada ahli waris 25 korban meninggal dunia, masing-masing sebesar Rp15 juta.
“Pemerintah Kota berkomitmen memastikan hak masyarakat terdampak terpenuhi. Kami terus mempercepat pendataan, penyaluran bantuan, serta pemulihan layanan dasar agar warga dapat segera bangkit,” ujar Allex.
Ia menambahkan, Pemko juga telah melakukan percepatan pendataan kerusakan rumah dan fasilitas umum melalui koordinasi lintas OPD, penyaluran bantuan sosial dan logistik, pendampingan warga di hunian sementara, serta pemulihan layanan di sektor pendidikan, kesehatan, pangan, dan infrastruktur.
Rapat koordinasi ini turut diikuti Sekretaris Daerah Kota Sonny Budaya Putra, para staf ahli, asisten, serta kepala OPD terkait. Melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Pemko Padang Panjang berharap proses pemulihan pascabencana dapat berlangsung lebih cepat, terintegrasi, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.(eti)
