Padang Panjang, Semangatnews.com – Pemerintah Kota Padang Panjang memperkuat kolaborasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pertanahan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang dipimpin Wali Kota Hendri Arnis di Balai Kota sebagai bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan Reforma Agraria di daerah.
Menurut Hendri, penyelesaian persoalan pertanahan membutuhkan kerja sama yang erat antarlembaga agar setiap kebijakan dapat berjalan sesuai ketentuan hukum dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
Ia menilai sengketa maupun persoalan administrasi pertanahan yang telah berlangsung cukup lama harus ditangani secara objektif dengan mengedepankan asas keadilan.
Karena itu, pemerintah membuka ruang dialog kepada seluruh pihak agar setiap persoalan dapat diselesaikan melalui musyawarah yang menghasilkan solusi terbaik.
Hendri juga mengingatkan pentingnya menghilangkan ego sektoral dalam setiap proses penyelesaian persoalan pertanahan.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, BPN, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan akan mempercepat terciptanya kepastian hukum atas kepemilikan tanah.
Dalam rapat tersebut, pemerintah turut membahas penguatan kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria agar koordinasi lintas sektor semakin efektif.
Selain itu, percepatan penetapan tanah bekas hak erfpacht sebagai Tanah Objek Reforma Agraria menjadi salah satu agenda strategis yang mendapat perhatian bersama.
Pemerintah berharap langkah tersebut mampu membuka peluang pemanfaatan lahan secara produktif sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Melalui kolaborasi yang semakin kuat, Pemko Padang Panjang optimistis pelaksanaan Reforma Agraria dapat berjalan lebih efektif, memberikan kepastian hukum, sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat.(eti)
