Jakarta, Semangatnews.com – Gagasan perdamaian yang diajukan Donald Trump dalam konflik Ukraina–Rusia menghadapi penolakan keras dari negara-negara Eropa. Meski dirancang sebagai solusi cepat, skema Trump dianggap tidak sejalan dengan prinsip keamanan kolektif dan kedaulatan Ukraina yang dipegang teguh oleh Uni Eropa.
Sejumlah pemimpin Eropa menyatakan bahwa mereka tidak bisa menerima usulan yang mengandung elemen pembatasan militer bagi Ukraina dan potensi pengaturan ulang pengaruh geopolitik Rusia tanpa kompensasi berat. Bagaimanapun, mereka melihat sebuah “paket damai” semacam itu sebagai risiko serius bagi stabilitas jangka panjang benua.
Bagi Eropa, perjanjian damai tidak boleh diartikan sebagai imbalan tunggal untuk Rusia tanpa memperhitungkan konsekuensi strategisnya. Mereka menuntut agar gencatan senjata tidak diiringi dengan pelonggaran sanksi yang bisa memberi nafas diplomatik bagi Moskow dan melemahkan tekanan ekonomi yang sudah dijatuhkan.
Selain itu, negara-negara UE menilai bahwa proses penawaran Trump kurang inklusif. Menurut sejumlah pejabat Eropa, keterlibatan Ukraina dalam pembahasan sangat terbatas dan beberapa poin rencana tampak dirumuskan tanpa konsultasi mendalam dengan pemerintahan Kiev maupun dengan sekutu Eropa.
Kritik lainnya datang dari kekhawatiran bahwa perjanjian semacam itu akan menciptakan “konflik beku” — situasi di mana musuh tetap hadir, tapi konflik formal dihentikan tanpa penyelesaian substansial. Bagi Eropa, perdamaian semacam itu bisa menjadi beban jangka panjang dan mekanisme tekanan terhadap Rusia tetap diperlukan.
Tak hanya itu, ada pihak yang mencemaskan bahwa Trump sedang menggunakan rencana damai sebagai alat politik domestik. Dengan tekanan publik dan media, skema tersebut dianggap bisa menjadi cara untuk mengklaim prestasi diplomatik tanpa mempertimbangkan dampak strategis yang lebih dalam.
Sikap Eropa ini juga mencerminkan keresahan atas kemampuan AS untuk menghadirkan jaminan keamanan jangka panjang. Tanpa keterlibatan Eropa dalam mekanisme pascaperdamaian — termasuk pengawasan keamanan dan pemulihan — skema damai bisa kosong makna dan rentan gagal.
Menanggapi penolakan, Trump sendiri menegaskan bahwa rencana 28 poin bukan penawaran final. Namun, pernyataan tersebut belum cukup meredam kecemasan Eropa, yang tetap menuntut agar masa depan Ukraina tidak diputuskan tanpa suara mereka.
Eropa juga mengantisipasi konsekuensi geopolitik jika Rusia mendapatkan legitimasi atas sebagian wilayah yang diperebutkan. Negosiasi damai yang tidak diimbangi dengan mekanisme jaminan kuat bisa menjadi pintu bagi agresi baru di kemudian hari.
Di balik penolakan ini, ada pesan tersirat bahwa Eropa ingin tetap menjadi pemain utama dalam arsitektur keamanan Eropa. Mereka menolak gagasan damai yang terasa dipaksakan dari luar dan menuntut dialog yang lebih adil dan berimbang.
Akhirnya, penolakan Eropa terhadap proposal Trump menjadi simbol betapa rumitnya upaya perdamaian dalam perang yang tidak sekadar militer, tetapi juga geopolitik dan identitas. Bagi Eropa, damai harus dibangun bukan hanya demi akhir tembakan, tetapi untuk masa depan yang aman dan berdaulat.(*)
