Jakarta, Semangatnews.com – Penunjukan musisi sekaligus tokoh publik Sabrang Mowo Damar Panuluh atau Noe Letto sebagai Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional menuai beragam reaksi dari masyarakat. Keputusan tersebut menjadi sorotan luas dan memicu perdebatan di ruang publik.
Sebagian kalangan mempertanyakan relevansi latar belakang Noe yang dikenal di dunia musik dan pemikiran budaya dengan bidang pertahanan negara. Kritik tajam pun muncul, salah satunya dengan ungkapan “tepuk air di meja sendiri” yang menyiratkan langkah simbolis tanpa dampak nyata.
Isu ini dengan cepat menyebar di media sosial dan memicu diskusi panjang mengenai keterlibatan figur publik nonmiliter dalam struktur strategis pemerintahan. Warganet terbelah antara yang mendukung keterbukaan perspektif dan yang menilai perlu adanya standar kompetensi khusus.
Menanggapi polemik tersebut, Noe Letto menyampaikan bahwa perannya sebagai tenaga ahli bukanlah pembuat kebijakan. Ia menegaskan bahwa tugas utamanya adalah memberikan analisis dan masukan strategis yang dapat dipertimbangkan oleh pengambil keputusan.
Menurut Noe, tantangan pertahanan modern tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup ancaman nonkonvensional seperti perang informasi dan dinamika sosial. Dalam konteks itu, latar belakang pemikiran kritis dan kajian budaya dianggap relevan.
Meski demikian, kritik publik tidak sepenuhnya mereda. Sejumlah pengamat menilai bahwa jabatan strategis tetap memerlukan pengalaman teknis dan pemahaman mendalam mengenai sistem pertahanan negara.
Di sisi lain, ada pula pihak yang melihat penunjukan Noe sebagai upaya menghadirkan sudut pandang baru di lingkungan pertahanan yang selama ini didominasi pendekatan militeristik. Kehadiran figur sipil dinilai dapat memperkaya diskursus kebijakan.
Perdebatan ini juga memunculkan pertanyaan tentang batas antara peran kritikus publik dan keterlibatan dalam struktur pemerintahan. Sebagian pihak khawatir independensi suara kritis dapat tereduksi.
Noe menepis anggapan tersebut dengan menyatakan bahwa keterlibatannya tidak akan mengubah prinsip berpikir maupun sikap kritis yang selama ini ia pegang. Ia menekankan komitmen untuk tetap bersikap objektif.
Kontroversi semakin mengemuka seiring meningkatnya perhatian publik terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam penunjukan pejabat nonstruktural. Masyarakat menuntut kejelasan mengenai kontribusi nyata dari peran tersebut.
Pengamat politik melihat polemik ini sebagai cerminan dinamika baru dalam tata kelola pemerintahan. Pelibatan figur nonkonvensional dinilai sebagai eksperimen yang hasilnya masih perlu diuji.
Seiring berjalannya waktu, publik kini menanti bagaimana peran Noe Letto akan diwujudkan secara konkret dan apakah kehadirannya mampu memberikan nilai tambah bagi Dewan Pertahanan Nasional.(*)
