Perlu Keseriusan Penanganan Kasus Stunting di Sumbar.

oleh -

Semangatnews, Padang – Penurunan angka stunting (gizi pendek) perlu perhatian serius dari pemerintah Sumatera Barat dengan meningkatkan sinergitas dalam kesadaran kesehatan masyarakat di daerah.

Walaupun Sumatera Barat (Sumbar) telah berhasil dalam pencapaian beberapa indikator pembangunan kesehatan, namun Sumbar masih perlu perhatian khusus dan kerja keras untuk mewujudkan masyarakat sehat dan cerdas.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dalam pembukaan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi Sumbar di Hotel Pangeran Beach Padang, Senin (15/4/2019).

Dalam acara tersebut dihadiri oleh Menteri Kesehatan RI, Prof Dr dr Nila Djuwita F Moeloek SpM (K) didampingi Sekjen Kemenkes, drg. Oscar Primadi, MPH, Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes, dr. Kirana Pritasari, MQIH, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes, dr. Bambang Wibowo, Sp.OG (K), MARS, para pejabat Direktur dan eselon II dari Kemekes RI, Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, Kepala OPD Sumbar dan para tamu undangan lainnya.

Dalam sambutan Gubernur Sumbar mengatakan, bahwa percepatan pembangunan kesehatan di Sumbar ada lima isu strategis yang harus dituntaskan, yaitu penurunan angka kematian ibu melahirkan dan kematian bayi, penurunan angka stunting (gizi pendek), percepatan peningkatan eliminasi tuberkulosis (TB), peningkatan cakupan dan kualitas imunisasi dan percepatan penurunan Penyakit Tidak Menular (PTM).

“Salah satunya, penanganan kasus stunting menjadi perhatian serius dari Pemprov Sumbar, yang angka cukup tinggi dari target nasional yaitu kurang dari 20 persen, sedangkan Sumbar 30,8 persen, untuk itu perlu dukungan dari pusat untuk penguatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta,” jelasnya.

Menurut gubernur, dengan cara revitalisasi posyandu, revitalisasi desa siaga, serta pembentukan pusat penanganan gizi buruk di tiap kabupaten kota sebagai langkah konkret menurunkan prevalensi stunting di Sumbar.

Selain itu, perlu intervensi lain seperti peningkatan cakupan air bersih dan sanitasi lingkungan merupakan intervensi sensitif yang sangat berpengaruh dalam menurunkan prevalensi stunting.

Penyebab tingginya angka prevalensi ini, disebabkan sulitnya akses pelayanan kesehatan di berbagai daerah di kabupaten kota Sumbar, juga termasuk cakupan akses air bersih dan sanitasi lingkungan dan kurangnya jumlah dan jenis tenaga kesehatan di daerah terpencil.

“Ditambah lagi dengan adanya kasus kematian ibu melahirkan dan kematian bayi, sesuai data dari Dinas Kesehatan Sumbar ada 111 orang kematian ibu melahirkan dan 553 kematian bayi,” kata gubernur.

“Kita berharap kepada Bappeda Kabupaten dan kota yang ikut hadir pada acara ini bisa memberikan perhatian khusus dan prioritas terhadap penuntasan lima isu strategis tersebut,” tambahnya.

Penuntasan terhadap isu tersebut tentu harus dilakukan secara bersama-sama dengan kolaborasi dan singkronisasi antara provinsi dan kabupaten kota melalui proses perencanaan, penanganan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, dr. Hj. Merry Yuliesday, MARS, melaporkan, bahwa untuk optimalisasi dan akselerasi hasil kerja dan kontribusi berbagai sektor dalam pelaksanaan program pembangunan kesehatan maka perlu diadakan Rakerkesda untuk penguatan pelayanan kesehatan menuju kesehatan semesta tahun 2019, yang bertempat di Hotel Pangeran Beach Padang pada tanggal 11 sampai 14 April 2019.

Rapat yang mengusung tema “Kolaborasi Pusat dan Daerah Dalam Penguatan Pelayanan Kesehatan Menuju Kesehatan Semesta” tersebut membahas lima isu strategis pada rapat tahun ini.

Kegiatan ini bertujuan untuk koordinasi dan sinergistas antara Provinsi dan kabupaten kota dalam mewujudkan implementasi Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga dalam rangka percepatan eliminasi tuberclosis, penurunan stunting dan peningkatan cakupan serta mutu imunisasi.

Penyelenggaraan Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Sumbar dilaksanakan dengan metode diskusi, dialog interaktif, pameran dan pembahasan kelompok melalui diskusi berdasarkan Binwil antara Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar, RS. M. Jamil, RS Jiwa, dan Dinas Kesehatan kabupaten kota dan RSUD kabupaten kota se Sumbar.

“Kami berharap dari Rakerkesda bisa tersusun rencana program kegiatan kesehatan yang sistematis tidak hanya pada tingkat provinsi tapi juga hingga ke kabupaten kota,” tutup Merry Yuliesday.(nov)