Persiapan UMP 2027 Dimulai, Menaker Tekankan Upah Sektoral Harus Beri Perlindungan Lebih bagi Buruh

by

Jakarta, Semangatnews.com – Pemerintah mulai mematangkan kebijakan pengupahan untuk tahun 2027. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta pemerintah daerah memberikan perhatian khusus terhadap penetapan Upah Minimum Sektoral agar nilainya lebih tinggi dibandingkan upah minimum umum di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Arahan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat perlindungan terhadap pekerja yang berada di sektor industri tertentu. Penetapan upah sektoral diharapkan mampu mempertimbangkan karakteristik pekerjaan dan kondisi masing-masing bidang usaha sehingga pekerja memperoleh penghasilan yang sesuai.

Yassierli menyampaikan bahwa mekanisme pengupahan tahun depan harus mengikuti ketentuan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja. Aturan tersebut menjadi landasan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan upah minimum, termasuk upah minimum sektoral.

Dalam ketentuan tersebut, gubernur diwajibkan menetapkan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi. Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota dilakukan dengan menyesuaikan kebijakan gubernur di masing-masing wilayah.

Untuk membahas penerapan aturan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi dengan para kepala daerah pada Senin (16/11/2026). Pertemuan tersebut bertujuan memberikan pemahaman mengenai tahapan, perhitungan, serta tenggat waktu penetapan upah minimum 2027.

Dalam penghitungan upah minimum, pemerintah menggunakan sejumlah indikator penting, meliputi kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Formula yang diterapkan juga memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang 0,5 sampai 1,0.

Kemnaker turut menyiapkan estimasi kebutuhan hidup layak berdasarkan data Susenas BPS sebagai bahan pendukung pengambilan keputusan. Perhitungan tersebut mencakup kebutuhan makanan, kebutuhan pokok lainnya, layanan kesehatan dan pendidikan, serta biaya tempat tinggal yang menjadi bagian penting dari pengeluaran rumah tangga.

Penyusunan estimasi KHL juga dilakukan dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik wilayah. Untuk tingkat kabupaten dan kota, pemerintah menggunakan pendekatan klasterisasi berdasarkan 11 parameter agar gambaran kebutuhan masyarakat dapat lebih sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembahasan. Dialog antara pemerintah, pengusaha, dan perwakilan pekerja dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memperhatikan kepentingan satu pihak, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan dunia usaha.

Di sisi lain, pemerintah telah menetapkan batas waktu penyelesaian kebijakan pengupahan 2027. UMP harus diumumkan paling lambat 21 November, UMSP pada 26 November, UMK pada 25 November, sedangkan UMSK ditetapkan maksimal 30 November 2026. Jadwal tersebut menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyelesaikan seluruh tahapan.

Dengan semakin dekatnya tenggat penetapan upah minimum, perhatian kini tertuju pada keputusan masing-masing gubernur. Pemerintah berharap kebijakan pengupahan tahun depan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja, menjaga hubungan industrial tetap kondusif, serta menciptakan keseimbangan antara perlindungan buruh dan kemampuan perusahaan.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.