Jakarta, Semangatnews.com – Polri mengajak masyarakat ikut mengawasi penerapan larangan penggunaan rokok elektrik atau vape bagi seluruh personel kepolisian. Warga dapat melaporkan anggota yang kedapatan menggunakan vape, baik ketika sedang bertugas maupun saat berada di luar kedinasan.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari penerbitan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik di Lingkungan Polri. Aturan yang mulai berlaku sejak 30 Oktober 2026 itu mengikat seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP).
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan keterlibatan masyarakat diperlukan untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan secara konsisten. Menurutnya, pengawasan terhadap perilaku personel tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme pengawasan internal institusi.
Johnny menjelaskan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan sejumlah saluran pengaduan yang telah disediakan kepolisian. Warga yang menemukan anggota menggunakan vape dapat menyampaikan laporan melalui layanan darurat kepolisian 110 atau menggunakan QR Code yang tersedia di lingkungan Propam.
Selain itu, pengaduan juga dapat disampaikan kepada Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) di tingkat Polda maupun Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam) di tingkat Polres. Saluran tersebut diharapkan mempermudah masyarakat dalam menyampaikan informasi mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota.
Menurut Johnny, pengawasan masyarakat merupakan bentuk kontrol horizontal yang dapat melengkapi pengawasan struktural, fungsional, dan melekat di lingkungan kepolisian. Dengan keterlibatan publik, setiap personel diharapkan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan aturan institusi.
Polri juga telah menyiapkan konsekuensi bagi anggota yang terbukti melanggar larangan tersebut. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sebelumnya menegaskan bahwa sanksi akan diberikan berdasarkan jenis pelanggaran serta kandungan cairan yang digunakan dalam perangkat vape.
Apabila anggota kedapatan menggunakan vape dengan cairan yang mengandung bahan kimia biasa, pelanggaran tersebut dapat ditindak melalui mekanisme disiplin kepolisian. Sementara itu, apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya kandungan narkotika, anggota yang bersangkutan dapat diproses secara pidana.
Johnny menambahkan bahwa kebijakan ini tidak hanya bertujuan membangun kedisiplinan personel, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pencegahan peredaran narkotika. Sebab, perangkat rokok elektrik dinilai berpotensi dimanfaatkan untuk menyamarkan narkotika berbentuk cair melalui liquid yang dimasukkan ke dalam cartridge.
Salah satu zat yang menjadi perhatian adalah etomidate, yang telah masuk kategori narkotika golongan II berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025. Polri menilai perkembangan modus peredaran narkotika melalui perangkat elektronik membutuhkan langkah pencegahan yang lebih serius, termasuk dengan membatasi penggunaan vape di lingkungan internal.
Larangan tersebut berlaku menyeluruh dari tingkat Mabes Polri hingga Polsek, tanpa membedakan apakah personel sedang menjalankan tugas atau berada di luar kedinasan. Melalui pengawasan bersama antara institusi dan masyarakat, Polri berharap aturan ini dapat dipatuhi serta memperkuat komitmen pemberantasan narkotika di Indonesia.(*)
