Jakarta, Semangatnews.com – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah langsung dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Dalam rangkaian kunjungannya, Prabowo mendatangi wilayah terdampak dan memimpin rapat koordinasi untuk memastikan penanganan kebakaran berjalan secara cepat dan terukur.
Namun, perhatian publik kemudian tertuju pada tidak terlihatnya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam sejumlah rapat yang dipimpin Presiden. Padahal, persoalan karhutla berkaitan erat dengan kawasan hutan dan pengelolaan lingkungan yang menjadi bagian dari tugas Kementerian Kehutanan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kemudian memberikan penjelasan mengenai kondisi tersebut. Ia mengatakan ketidakhadiran Raja Juli tidak perlu dimaknai sebagai adanya persoalan tertentu di internal pemerintah.
Menurut Prasetyo, Menteri Kehutanan sebelumnya telah beberapa kali mendatangi wilayah yang mengalami karhutla. Raja Juli disebut telah turun langsung ke sejumlah lokasi untuk memantau penanganan kebakaran, termasuk di wilayah Sumatera Selatan.
Prasetyo juga menegaskan bahwa penanganan karhutla melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Setiap instansi memiliki peran sesuai kewenangan masing-masing sehingga koordinasi menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi situasi di lapangan.
Saat memimpin rapat penanganan karhutla di Kalimantan, Prabowo menerima laporan mengenai kondisi kebakaran sekaligus kebutuhan yang masih diperlukan oleh pemerintah daerah. Presiden bahkan meminta agar kekurangan peralatan dapat segera dipenuhi untuk mempercepat operasi pemadaman.
Salah satu kebutuhan yang dibahas adalah tambahan helikopter untuk melakukan water bombing. Pemerintah daerah juga menyampaikan kebutuhan pompa air dalam jumlah besar untuk mendukung pemadaman dari jalur darat.
Langkah cepat tersebut menunjukkan pemerintah berupaya menggabungkan penanganan dari udara dan darat. Strategi itu diperlukan karena karakteristik kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah membuat proses pemadaman membutuhkan personel serta peralatan khusus.
Selain pemadaman, Prabowo memberikan perhatian pada upaya mencegah kebakaran kembali terjadi. Pemerintah diminta memperkuat pengawasan terhadap wilayah rawan sekaligus menindak pihak yang terbukti melakukan pembakaran secara sengaja.
Mensesneg Prasetyo menyampaikan bahwa penegakan hukum menjadi salah satu penekanan Presiden. Apabila ditemukan unsur pidana dalam peristiwa karhutla, aparat diminta mengambil tindakan terhadap pihak yang bertanggung jawab, baik perorangan maupun korporasi.
Pemerintah kini terus memperkuat koordinasi untuk mengendalikan karhutla di berbagai daerah. Penanganan tidak hanya diarahkan untuk memadamkan titik api, tetapi juga memastikan pencegahan dan penegakan hukum berjalan beriringan sehingga persoalan karhutla tidak terus berulang setiap tahun.(*)
