Jakarta, Semangatnews.com – Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan menentukan dua kandidat calon Wakil Presiden (Wapres) untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka yang telah mengundurkan diri. Sejumlah partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 mulai membahas figur yang dinilai tepat untuk mengisi jabatan tersebut.
Pembahasan mengenai calon pengganti Gibran semakin mengemuka setelah Prabowo menggelar pertemuan dengan sejumlah ketua umum dan pimpinan partai politik di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (13/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, partai-partai koalisi diberikan waktu sekitar satu minggu untuk membicarakan usulan kandidat.
Partai-partai yang menjadi bagian dari koalisi pengusung Prabowo-Gibran meliputi Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Keempat partai tersebut memiliki kesempatan menyampaikan pandangan mengenai sosok yang dinilai mampu mendampingi Presiden dalam melanjutkan pemerintahan hingga 2029.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan partainya tidak akan mengusulkan kader internal untuk mengisi posisi wakil presiden. Ia justru menyampaikan bahwa PAN menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Prabowo dan membuka peluang kandidat berasal dari Partai Gerindra.
Sikap PAN tersebut menjadi salah satu perkembangan penting dalam dinamika pencarian pengganti Gibran. Zulhas menilai Gerindra sebagai partai yang memimpin koalisi pemerintahan sehingga kader partai tersebut dinilai memiliki peluang untuk dipertimbangkan.
Dari Gerindra, beberapa nama yang mencuat antara lain Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani. Ketiganya memiliki posisi penting di lingkungan pemerintahan maupun lembaga negara sehingga dinilai mempunyai pengalaman untuk menjalankan tugas sebagai wakil presiden.
Sementara itu, Partai Golkar melalui Wakil Ketua Umumnya Ahmad Doli Kurnia turut menyebut sejumlah tokoh yang berpotensi masuk dalam pertimbangan. Selain Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, terdapat nama Puan Maharani, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, dan Agus Harimurti Yudhoyono.
PDI Perjuangan juga memberikan perhatian terhadap perkembangan bursa tersebut. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut bahwa pengisian jabatan wakil presiden harus mengikuti ketentuan konstitusi. Ia juga menegaskan bahwa keputusan strategis mengenai sikap politik partainya berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebelumnya menjelaskan bahwa Presiden akan diminta mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Kedua nama tersebut selanjutnya akan melalui proses verifikasi sebelum dilanjutkan ke tahap pemilihan sesuai mekanisme yang berlaku.
MPR juga telah menetapkan jadwal pemilihan, pengesahan, dan pelantikan wakil presiden pengganti Gibran pada Rabu, 2 Desember 2026. Untuk mendukung proses tersebut, MPR membentuk tim verifikasi beranggotakan 36 orang yang akan memeriksa persyaratan calon sebelum pemilihan dilaksanakan.
Di tengah munculnya berbagai nama, Prabowo diharapkan dapat memilih sosok yang mampu bekerja sama dan memiliki kesamaan visi dalam menjalankan pemerintahan. Keputusan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari dinamika politik koalisi, tetapi juga akan menentukan arah kepemimpinan nasional dalam sisa masa jabatan periode 2024–2029.(*)
