Jakarta, Semangatnews.com – Presiden Prabowo Subianto mengaku heran dengan adanya aturan yang memperbolehkan audit terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tetapi tidak berlaku bagi anak dan cucu perusahaan milik BUMN tersebut. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri tasyakuran satu tahun lembaga investasi negara Danantara di Jakarta.
Dalam pidatonya, Prabowo mempertanyakan dasar aturan tersebut karena menurutnya seluruh entitas yang berkaitan dengan keuangan negara seharusnya berada dalam pengawasan yang sama. Ia bahkan secara langsung menyinggung kejanggalan aturan tersebut di hadapan para pejabat dan pengelola BUMN.
Menurut Prabowo, tidak masuk akal jika perusahaan induk BUMN bisa diaudit oleh negara, sementara anak hingga cucu perusahaannya justru tidak dapat diperiksa oleh lembaga audit negara. Ia mempertanyakan asal-usul regulasi tersebut.
Prabowo juga menyinggung sejarah berdirinya BUMN di Indonesia. Ia mengatakan perusahaan negara pada awal kemerdekaan didirikan untuk memenuhi kebutuhan strategis bangsa, seperti industri tekstil, kertas, hingga farmasi.
Namun seiring waktu, struktur perusahaan negara berkembang menjadi sangat kompleks. Banyak BUMN kini memiliki jaringan anak usaha hingga cucu perusahaan yang jumlahnya sangat besar.
Presiden bahkan mengaku terkejut ketika mengetahui salah satu BUMN besar, yakni Pertamina, memiliki sekitar 200 anak dan cucu perusahaan. Struktur tersebut menurutnya menunjukkan betapa luasnya jaringan bisnis perusahaan negara.
Kondisi tersebut membuat pengawasan terhadap perusahaan negara menjadi semakin rumit. Jika anak usaha tidak dapat diaudit secara menyeluruh, potensi celah penyimpangan dinilai bisa muncul.
Karena itu, Prabowo menilai sistem pengelolaan BUMN harus dilakukan secara lebih terintegrasi dengan standar manajemen yang jelas. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara.
Menurutnya, pengelolaan ratusan hingga ribuan entitas perusahaan tanpa sistem manajemen yang kuat tidak mungkin berjalan efektif. Hal ini menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong konsolidasi pengelolaan BUMN.
Prabowo juga menyoroti pentingnya tata kelola perusahaan yang mengikuti standar internasional agar BUMN mampu bersaing secara global sekaligus memberikan kontribusi maksimal bagi negara.
Sorotan Presiden terhadap aturan audit anak usaha BUMN ini diperkirakan akan memicu evaluasi kebijakan di sektor perusahaan negara. Pemerintah diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan agar seluruh aset negara dikelola secara transparan dan profesional.(*)
