Jakarta, Semangatnews.com – Upaya Roy Suryo menggugat keabsahan penetapan dirinya sebagai tersangka melalui jalur praperadilan kembali menemui jalan buntu. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan dalam sidang putusan yang berlangsung pada Senin.
Hakim tunggal I Ketut Darpawan menyampaikan bahwa seluruh permohonan pemohon tidak dapat dikabulkan. Pengadilan juga menetapkan biaya perkara nihil sehingga tidak ada beban biaya yang harus dibayarkan oleh pemohon.
Majelis menilai alasan-alasan yang diajukan dalam permohonan praperadilan tidak cukup untuk membatalkan penetapan tersangka yang telah dilakukan penyidik. Oleh sebab itu, status hukum Roy Suryo tetap dinyatakan sah.
Perkara ini berkaitan dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Penetapan Roy Suryo sebagai tersangka sebelumnya dilakukan oleh Polda Metro Jaya setelah melalui proses penyidikan.
Dalam gugatan yang diajukannya, Roy Suryo meminta hakim membatalkan status tersangka beserta surat perintah penyidikan yang diterbitkan penyidik. Ia juga memohon pemulihan nama baik melalui putusan praperadilan.
Namun, pihak kepolisian berpendapat bahwa seluruh tahapan penyidikan telah memenuhi ketentuan hukum. Penetapan tersangka disebut telah didukung alat bukti yang memadai sesuai aturan KUHAP.
Selama proses persidangan, termohon meminta hakim menolak permohonan karena seluruh prosedur dinilai telah dijalankan secara sah. Argumentasi tersebut kemudian menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam putusan pengadilan.
Dengan keluarnya putusan tersebut, proses hukum terhadap Roy Suryo tetap berjalan sebagaimana mestinya. Putusan praperadilan tidak menghentikan penyidikan maupun proses penuntutan yang sedang berlangsung.
Kasus ini sebelumnya telah menyita perhatian publik karena berkaitan dengan polemik mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI. Berbagai tahapan hukum terus dipantau oleh masyarakat sejak penyelidikan dimulai.
Putusan praperadilan juga menegaskan bahwa mekanisme tersebut hanya menguji aspek formal dalam proses penegakan hukum, bukan memeriksa pokok perkara yang akan dibuktikan dalam persidangan pidana.
Setelah permohonan praperadilan ditolak, fokus penanganan perkara kini beralih ke proses hukum selanjutnya. Tahapan tersebut akan menjadi arena pembuktian utama untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana sebagaimana didakwakan dalam kasus tersebut.(*)
