PT KAI Sumbar Nyatakan Reaktivasi Jalur KA di Bukittinggi Sesuai Arahan Kementerian BUMN

oleh -
Pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumatera Barat menegaskan jika rencana reaktivasi jalur kereta api di Bukittinggi merupakan kebijakan Kementerian BUMN Indonesia, dan bukan kebijakan Pemerintah Kota Bukittinggi.

SEMANGAT BUKITTINGGI – Pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumatera Barat menegaskan jika rencana reaktivasi jalur kereta api di Bukittinggi merupakan kebijakan Kementerian BUMN Indonesia, dan bukan kebijakan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Untuk itu, jika masih ada masyarakat merasa keberatan dengan program ini, disarankan untuk menghubungi pihak Kementerian BUMN.

Kepala Divisi Regional II PT KAI Sumatera Barat, Sultan mengatakan, saat ini pihaknya telah mengeluarkan surat peringatan ke dua bagi warga yang menempati lokasi milik PT KAI. Rencana reaktifasi ini atas kebijakan Kementerian Bumn, jadi tidak ada hubungannya dengan kebijakan Pemerintah Kota Bukittinggi, karena lahan yang akan dimanfaatkan nantinya milik PT KAI yang dimanfaatkan masyarakat dengan sistem pinjam pakai.

“Hingga sejauh ini pihak Pemko Bukittinggi telah berupaya meminta tenggang waktu kepada pihak pt kai untuk melakukan pemunduran jadwal, agar warga yang terkena imbas dapat memiliki waktu untuk persiapan pindah dari lokasi saat ini,” ujarnya, Minggu (25/6/2017).

Namun secara Prinsip, menurut Sulthon, permintaan itu tidak dapat dipenuhi, karena penertiban yang akan dilakukan itu merupakan program pemerintah pusat melalui kementerian bumn dan kementerian perhubungan, serta PT KAI di daerah hanya sebagai pelaksana di lapangan.

Sulthon menjelaskan, selain reaktivasi jalur kereta api yang rencananya masih menggunakan jalur lama itu, juga ada beberapa pembangunan pendukung lainnya seperti pembangunan Hotel, Balkondes dan renovasi masjid.

“Tetapi semua ini kita tegaskan kembali adalah kebijakan dari pusat, kita hanya sebagai pelaksana. Jadi mari sama-sama kita sukseskan pembangunan ini. yang nantinya juga akan kita nikmati bersama,” jelasnya.

Terkait pembangunan hotel, sebut Sulthon, kebijakan itu diambil dari program Kementrian BUMN sendiri terutama saat Menteri BUMN Rini Sumarno hadir di Bukittinggi beberapa waktu lalu.