Jakarta, Semangatnews.com – Sebuah skandal pungutan liar (pungli) dalam program bantuan alat dan mesin pertanian mengguncang sektor agrikultur nasional. Seorang staf Kementerian Pertanian dipecat setelah terbukti meminta uang dari petani — mengaku sebagai pejabat tinggi demi menarik fee.
Modus operasinya terungkap lewat laporan masyarakat yang masuk ke saluran aduan kementerian. Staf tersebut meminta petani membayar besar supaya bisa mendapatkan traktor bantuan — padahal pemerintah sudah menetapkan bantuan tersebut gratis. Di beberapa titik, jumlah uang yang diminta mencapai ratusan juta rupiah.
Pemerintah menekankan bahwa bantuan alsintan bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian dan membantu petani kecil. Oleh karena itu, seluruh bantuan diberikan tanpa biaya apapun. Tindakan memungut uang disebut sebagai pelanggaran serius terhadap amanat program.
Setelah pengakuan pelaku, bukti transaksi diserahkan ke penegak hukum. Pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan untuk mengungkap apakah terdapat pihak eksternal yang turut terlibat mendistribusikan traktor secara ilegal.
Kasus ini bukan yang pertama. Sebelumnya Kementan telah mencatat puluhan laporan penyalahgunaan alsintan, distribusi pupuk subsidi, serta pelanggaran oleh distributor dan pengecer. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pungli dan penyimpangan masih menjadi tantangan besar di sektor pertanian.
Langkah tegas dari pimpinan kementerian mendapat apresiasi dari sejumlah kelompok tani dan organisasi agraria. Mereka berharap pemecatan ini menjadi peringatan bagi oknum lain agar menghentikan praktik serupa demi keadilan bagi petani.
Namun sebagian petani tetap was‑was, karena sudah banyak pengalaman buruk di mana janji bantuan tidak kunjung terpenuhi atau bantuan seakan “dikondisikan”. Mereka meminta transparansi penuh dalam proses distribusi dan pengadaan bantuan.
Pemerintah pun berjanji memperbaiki sistem distribusi bantuan. Pengawasan akan dilakukan ketat dari level pusat hingga ke desa, dan setiap keluhan petani akan ditindaklanjuti melalui jalur resmi dan hukum.
Para pakar kebijakan pertanian menyarankan agar kementerian juga memperkuat edukasi kepada petani tentang hak mereka. Banyak petani yang masih belum paham bahwa bantuan itu gratis, sehingga rentan dimanfaatkan oleh oknum nakal.
Kejadian ini memberi pelajaran keras bahwa program bantuan pemerintah, meski bermaksud baik, memerlukan integritas dan sistem pengawasan yang kuat. Tanpa itu, justru mereka yang seharusnya dibantu — kaum petani — menjadi korban dari penyalahgunaan wewenang.(*)
