Jakarta, Semangatnews.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa setelah diangkat, dirinya baru menyadari betapa luas dan beragam kekuasaan yang melekat pada jabatan menteri keuangan. Ia mengungkap bahwa fungsi, tanggung jawab dan otoritas yang disandangkan padanya jauh lebih kompleks daripada yang ia bayangkan sebelumnya.
Purbaya menuturkan bahwa selama ini banyak pihak mengira posisi menkeu sebatas mengatur anggaran dan pajak saja, tetapi realitasnya menunjukkan bahwa kementerian ini terlibat dalam berbagai aspek ekonomi, industri, keuangan publik, pemerintahan daerah dan hubungan dengan badan-usaha milik negara (BUMN). Kesadaran ini muncul setelah ia mulai meninjau berbagai portofolio yang berada di bawah koordinasi fiskal dan keuangan nasional.
Dalam satu pertemuan internal, Purbaya bahkan berkata bahwa “jabatan menkeu berkuasa kalau … danantara macam-macam bisa” sebagai ungkapan bahwa ia harus mampu memahami banyak bidang sekaligus agar bisa menjalankan perannya penuh. Pernyataan ini menggambarkan bahwa kementerian keuangan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terhubung dengan berbagai entitas, termasuk Danantara yang dibentuk untuk mengelola aset dan investasi negara.
Menurut Purbaya, salah satu titik terang dari kesadaran itu adalah ketika kementeriannya mengambil alih pengelolaan isu-isu seperti alokasi dana transfer ke daerah, pinjaman luar negeri, restrukturisasi BUMN, dan investasi negara melalui Danantara. Semua bidang tersebut menunjukkan bahwa jabatan menkeu kini memiliki tanggung jawab yang sangat luas dan harus dijalankan dengan strategi yang matang.
Purbaya menjelaskan bahwa ia mulai merumuskan prioritas kerja baru: memastikan aliran anggaran negara tepat sasaran, menjaga integritas fiskal, memantau kapasitas keuangan daerah, serta memastikan investasi negara melalui Danantara memberi manfaat riil. Ia menekankan bahwa keberkuasaan jabatan menkeu tidak berarti berkuasa mutlak tanpa kontrol, melainkan menjadi pusat koordinasi stabilitas ekonomi nasional.
Ia juga mengungkap bahwa banyak awak pemerintahan dan pelaku ekonomi yang belum sepenuhnya memahami implikasi kebijakan keuangan negara. Karena itulah ia merasa perlu melakukan komunikasi intensif dengan para gubernur, bupati, dirut BUMN serta pengelola investasi negara agar memahami fungsi kementerian keuangannya secara menyeluruh.
Purbaya menyoroti keberadaan Danantara sebagai salah satu entitas yang berada dalam rangkaian tugas menkeu. Ia mengingatkan bahwa Danantara tidak boleh hanya menjadi wadah formal, tetapi harus menjalankan peran investasi secara profesional dan mandiri. Hal ini menurutnya menjadi bukti bahwa jabatan menkeu hari ini tak bisa lepas dari dinamika investasi dan pengelolaan aset negara.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa jabatan menkeu memiliki dua tugas besar: menjaga tata kelola keuangan negara dan memastikan dana publik digunakan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Jika fungsi itu gagal, maka otoritas yang melekat pada jabatan tersebut akan kehilangan esensinya. Oleh karena itu, Purbaya menegaskan bahwa “kalau danantara macam-macam bisa” berarti harus ada sinergi dan kesiapan lintas sektor agar kekuasaan itu bermanfaat.
Meski memegang posisi strategis, Purbaya juga mengingatkan bahwa ia tetap berada dalam sistem pemerintahan yang mengharuskan akuntabilitas. Tidak ada kebebasan absolut. Jabatan menkeu memang berkuasa dalam arti pengelolaan fiskal dan keuangan, tetapi ia harus melaksanakan kebijakan berdasarkan hukum, regulasi dan tujuan pembangunan. Dengan demikian, kekuasaan itu bukan untuk dikuasai, tetapi untuk dijalankan dengan tanggung jawab.
Akhirnya, Purbaya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memahami bahwa jabatan menkeu bukan sekadar jabatan teknis semata. Ia adalah jabatan strategis yang menghubungkan berbagai domain pemerintahan dan ekonomi. Karena itu, ia menegaskan bahwa pola kerja kementeriannya akan diarahkan kepada kolaborasi, transparansi, dan akuntabilitas agar otoritas yang dimiliki menjadi bermakna bagi rakyat dan pembangunan nasional.(*)
