Jakarta, Semangatnews.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan kritik tajam terhadap industri perbankan syariah nasional yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip dasar ekonomi Islam dan masih memberatkan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam forum Sharia Economic Forum di Jakarta, di mana Purbaya menyoroti sejumlah tantangan mendasar yang sedang dihadapi bank syariah di Indonesia.
Dalam paparan tersebut, Purbaya mempertanyakan efektivitas layanan perbankan syariah yang selama ini justru dirasakan lebih mahal dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional. Ia menyebut bahwa mayoritas pelaku usaha yang ditemuinya melaporkan bahwa biaya pembiayaan dan layanan bank syariah cenderung lebih memberatkan daripada keuntungan yang diterima.
Purbaya menegaskan bahwa esensi ekonomi syariah seharusnya memberikan keunggulan berupa keadilan dan efisiensi, bukan sekadar mengganti istilah bunga dengan terminologi Islam tanpa substansi perubahan yang signifikan. Ia mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia seharusnya bisa menjadi pionir dalam penerapan ekonomi syariah yang lebih ideal.
Kritikan ini juga mencakup evaluasi terhadap struktur biaya dana (cost of fund) yang masih tinggi di bank syariah. Beberapa ahli industri menyebut bahwa karena skala modal relatif kecil dan ketergantungan pada instrumen dengan biaya tinggi seperti deposito, perbankan syariah belum mampu menekan biaya operasional. Akibatnya, pembiayaan yang diberikan terlihat kurang kompetitif secara harga dibanding bank konvensional.
Pernyataan Purbaya langsung mendapatkan tanggapan dari berbagai kalangan perbankan dan akademisi. Pengamat ekonomi syariah menyebut kritik tersebut bisa menjadi momentum untuk membenahi struktur kelembagaan dan biaya dana agar industri syariah lebih kompetitif.
Menurut sejumlah pengamat, biaya yang relatif tinggi bukan semata kesalahan bank syariah, melainkan juga dipengaruhi oleh tantangan struktural seperti skala usaha yang lebih kecil dan kurangnya akses terhadap dana murah seperti rekening giro besar yang biasanya dimiliki bank konvensional.
Beberapa pihak juga menilai bahwa skema akad yang digunakan bank syariah, seperti murabahah dan musyarakah, membutuhkan proses yang lebih kompleks dibanding pinjaman berbasis bunga. Hal ini kemudian tercermin dalam harga pembiayaan yang terlihat lebih tinggi di awal kontrak.
Kritik ini turut memunculkan diskusi lebih luas di kalangan pelaku industri syariah mengenai upaya meningkatkan efisiensi teknologi, inovasi produk, dan perluasan basis dana untuk menekan biaya operasional. Hal ini dinilai penting agar bank syariah tidak hanya menjadi pilihan “nilai tambah agama” tetapi juga kompetitif secara ekonomi.
Ketua PP Muhammadiyah menyatakan bahwa kritik Purbaya perlu disikapi sebagai panggilan untuk introspeksi dan memperkuat fondasi perbankan syariah. Ia menekankan bahwa prinsip syariah tetap harus dihormati, tetapi fleksibilitas dan inovasi penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern.
Di sisi lain, pengamat ekonomi menyoroti bahwa sektor perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk tumbuh, tetapi membutuhkan dukungan kebijakan, pendanaan yang lebih kuat, dan strategi yang konsisten untuk memperbaiki biaya dan layanan.
Kritik Purbaya kemudian menjadi bahan perdebatan di kalangan pelaku usaha dan nasabah, beberapa di antaranya setuju bahwa biaya tinggi menjadi hambatan pertumbuhan, sementara yang lain menekankan bahwa kualitas layanan dan kepatuhan prinsip syariah juga penting untuk diperhatikan.
Dengan sorotan yang tajam dari pejabat pemerintah, industri perbankan syariah Indonesia kini dihadapkan pada tekanan untuk bertransformasi lebih cepat dan substansial. Tantangan ini sekaligus membuka ruang dialog antara regulator, pelaku industri, dan masyarakat untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, efisien, dan benar‑benar berlandaskan prinsip syariah.(*)
