Rapat DPR Memanas, Dua Eks Kapolda Cecar Kapolres Sleman soal Kasus Hogi Minaya

by -

Jakarta, Semangatnews.com – Rapat dengar pendapat di Komisi III DPR RI berlangsung panas saat membahas penanganan kasus Hogi Minaya. Dua mantan Kapolda yang kini duduk sebagai anggota DPR secara bergantian melontarkan pertanyaan tajam kepada Kapolres Sleman terkait dasar hukum penetapan Hogi sebagai tersangka.

Kasus Hogi Minaya kembali menjadi sorotan publik setelah diketahui bahwa ia ditetapkan sebagai tersangka usai mengejar dua pelaku penjambretan yang merampas tas milik istrinya. Kejar-kejaran tersebut berujung kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kedua terduga penjambret meninggal dunia.

Dalam rapat tersebut, salah satu eks Kapolda menilai langkah kepolisian keliru dalam menerapkan pasal pidana. Menurutnya, tindakan Hogi seharusnya dikategorikan sebagai bentuk pembelaan diri dan upaya menghentikan tindak kejahatan, bukan perbuatan pidana.

Nada rapat semakin meninggi ketika Kapolres Sleman diminta menjelaskan pemahaman terhadap ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Sejumlah anggota DPR menilai penjelasan tersebut tidak memuaskan.

Seorang eks Kapolda bahkan melontarkan pernyataan keras dengan mengatakan bahwa jika dirinya masih aktif di kepolisian, ia tidak akan ragu mencopot Kapolres Sleman karena dianggap salah mengambil keputusan hukum dalam kasus tersebut.

Eks Kapolda lainnya turut menegaskan bahwa insiden yang menimpa Hogi tidak bisa disamakan dengan kecelakaan lalu lintas biasa. Ia menilai peristiwa tersebut harus dilihat sebagai rangkaian dari upaya korban dalam melawan kejahatan jalanan.

Komisi III DPR juga menyoroti koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan perkara ini. Menurut para legislator, terdapat kekeliruan dalam menentukan arah penegakan hukum sejak awal penyelidikan.

Penerapan keadilan restoratif yang sempat ditempuh juga menuai kritik. DPR menilai pendekatan tersebut tidak tepat karena akar persoalan justru terletak pada penilaian hukum atas tindakan pembelaan diri, bukan sekadar penyelesaian damai.

Kapolres Sleman dalam rapat tersebut mengakui adanya dilema dalam menangani perkara ini. Ia menyebut pihaknya telah berupaya menjalankan prosedur sesuai aturan, meski mengakui adanya perbedaan pandangan hukum yang muncul.

Ketegangan memuncak saat Komisi III secara tegas meminta agar proses hukum terhadap Hogi Minaya dihentikan. Permintaan ini didasarkan pada pandangan bahwa unsur pidana tidak terpenuhi dan pelaku utama tindak kejahatan telah meninggal dunia.

Kasus ini memicu perdebatan luas mengenai penerapan hukum pidana, khususnya dalam konteks pembelaan diri dan keberpihakan negara terhadap korban kejahatan. Publik menilai aparat penegak hukum harus lebih cermat membaca konteks peristiwa.

Rapat DPR tersebut menjadi catatan penting bagi penegakan hukum di Indonesia, sekaligus pengingat perlunya peningkatan pemahaman hukum di lapangan agar rasa keadilan masyarakat benar-benar terwujud.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.