Jakarta, Semangatnews.com – Sebanyak 664 orang tercatat menjadi korban dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sidoarjo. Peristiwa tersebut melibatkan ratusan santri dan pelajar di wilayah Kecamatan Tanggulangin.
Data terbaru dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo menunjukkan kondisi sebagian besar korban telah membaik. Sebanyak 581 pasien sudah diperbolehkan pulang setelah menjalani pemeriksaan dan mendapatkan perawatan medis.
Namun, penanganan belum sepenuhnya selesai. Sebanyak 77 pasien masih menjalani rawat inap, sedangkan enam korban lainnya masih menjalani observasi. Secara umum, pasien yang masih mendapatkan perawatan disebut berada dalam kondisi stabil.
Para korban tersebar di beberapa fasilitas kesehatan. Penanganan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing pasien sehingga mereka tidak langsung dipulangkan sebelum dokter memastikan keadaan kesehatannya cukup aman.
Peristiwa ini diketahui terjadi setelah makanan MBG dibagikan kepada penerima manfaat pada Selasa (1/9). Setelah menyantap makanan tersebut, sejumlah santri dan pelajar mulai mengalami gangguan kesehatan dengan keluhan seperti mual, muntah, hingga pusing.
Salah satu lokasi yang terdampak cukup besar adalah Pondok Pesantren Manbaul Hikam. Sebelumnya, jumlah santri yang dilaporkan mengalami dugaan keracunan di pesantren tersebut mencapai ratusan orang dan kemudian angka keseluruhan korban bertambah setelah pendataan dilakukan.
Makanan yang dikonsumsi para penerima manfaat berasal dari SPPG Kalitengah. Dapur tersebut diketahui menyuplai makanan MBG untuk 19 lembaga pendidikan di wilayah terkait. Setelah muncul kasus dugaan keracunan, operasional SPPG tersebut kemudian disuspend.
Untuk mengungkap penyebab kejadian, sampel makanan hingga muntahan korban dibawa ke laboratorium kesehatan di Surabaya. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk mengetahui kemungkinan adanya kontaminasi atau faktor lain yang menyebabkan banyak penerima manfaat mengalami keluhan kesehatan secara bersamaan.
Penanganan medis juga mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Tim Krisis Kesehatan diaktifkan untuk mengatur penanganan di lapangan sekaligus memastikan rumah sakit memiliki tenaga kesehatan yang cukup untuk merawat para pasien.
Di sisi lain, kejadian ini kembali memunculkan sorotan terhadap pelaksanaan program MBG, khususnya aspek keamanan pangan. Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris bahkan mendorong adanya evaluasi terhadap model pelaksanaan program tersebut setelah kasus keracunan di Sidoarjo.
Dengan ratusan korban dan puluhan orang yang masih menjalani perawatan, pemerintah kini menghadapi tantangan untuk memastikan penyebab kejadian dapat segera diketahui. Evaluasi menyeluruh terhadap proses pengolahan, distribusi, hingga penyajian makanan menjadi langkah penting agar program MBG tetap berjalan dengan standar keamanan yang ketat.(*)
