Jakarta, Semangatnews.com – Peluang besar industri makanan Indonesia di sektor haji dan umrah kembali menjadi perhatian pemerintah dan DPR RI. Nilai konsumsi jamaah Indonesia yang mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahun dinilai belum dimanfaatkan maksimal oleh pelaku usaha dalam negeri.
Tim Pengawas Haji DPR RI menyoroti masih dominannya pasokan makanan dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan jamaah Indonesia di Arab Saudi. Kondisi itu dianggap membuat potensi ekonomi besar justru lebih banyak dinikmati negara lain dibanding pelaku usaha nasional.
Dalam sejumlah pembahasan terkait penyelenggaraan haji 2026, DPR meminta pemerintah mulai serius membangun rantai pasok makanan nasional yang mampu menembus pasar haji dan umrah di Tanah Suci. Pasalnya, jumlah jamaah Indonesia terus meningkat setiap tahun.
Pemerintah menyebut nilai perputaran konsumsi jamaah haji dan umrah Indonesia dapat mencapai Rp 60 triliun per tahun. Angka tersebut berasal dari kebutuhan makanan ratusan ribu jamaah haji dan jutaan jamaah umrah asal Indonesia.
Besarnya potensi tersebut dinilai dapat menjadi peluang baru bagi industri pangan nasional, mulai dari produk makanan siap saji, bumbu khas Indonesia, hingga katering berbasis ekspor. Pemerintah juga melihat peluang penguatan UMKM jika rantai distribusi berhasil dibangun secara bertahap.
Selain memberikan dampak ekonomi, penguatan pasokan lokal diyakini mampu membantu efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah. Selama ini, biaya konsumsi jamaah menjadi salah satu komponen penting dalam ongkos perjalanan haji dan umrah.
DPR menilai jika Indonesia mampu menjadi pemasok utama makanan jamaah sendiri, maka biaya layanan berpotensi ditekan. Dengan demikian, beban biaya yang ditanggung jamaah dapat lebih terkendali di tengah fluktuasi harga global.
Pemerintah saat ini disebut mulai menjalin komunikasi dengan otoritas Arab Saudi untuk membuka peluang masuknya produk pangan Indonesia. Sejumlah standar keamanan pangan dan aturan distribusi masih menjadi tantangan yang harus dipenuhi sebelum ekspor dilakukan secara besar-besaran.
Di sisi lain, pelaku industri makanan nasional mulai menyambut positif rencana tersebut. Mereka berharap pemerintah tidak hanya fokus pada wacana, tetapi juga membangun sistem logistik dan sertifikasi yang mempermudah produk lokal masuk ke pasar Timur Tengah.
Pengamat menilai Indonesia memiliki keuntungan besar karena karakter makanan jamaah Indonesia berbeda dibanding negara lain. Selera khas Nusantara dianggap dapat menjadi kekuatan tersendiri jika dipadukan dengan kualitas dan standar internasional.
DPR berharap penguatan ekosistem konsumsi haji tidak hanya berdampak pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga menjadi langkah strategis memperkuat kemandirian layanan jamaah Indonesia di Arab Saudi.(*)
