Jakarta, Semangatnews.com – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mendapat perhatian setelah Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 1.999 dapur penyedia makanan di sejumlah wilayah Indonesia.
Dapur-dapur tersebut merupakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). BGN menyebut pendaftaran SLHS merupakan bagian penting untuk memastikan dapur memenuhi standar kebersihan dan sanitasi.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya terus melakukan verifikasi terhadap SPPG yang terlibat dalam program MBG. Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh dapur menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan.
Dalam proses penyisiran tersebut, BGN mencatat terdapat perubahan jumlah dapur yang masuk dalam data verifikasi. Dari total awal 27.485 dapur, jumlah yang tercatat dalam penetapan sementara menjadi 27.022 dapur.
Hasil koordinasi BGN dengan Kementerian Kesehatan per 7 September 2026 kemudian menemukan 1.999 dapur yang belum melakukan pendaftaran SLHS di dinas kesehatan masing-masing.
BGN memberikan penekanan bahwa persoalan tersebut bukan semata-mata karena dapur belum memenuhi persyaratan setelah mengajukan sertifikasi. Ribuan dapur tersebut disebut belum melakukan proses pendaftaran SLHS sama sekali.
Temuan itu membuat BGN mengambil keputusan untuk menghentikan sementara operasional seluruh dapur yang masuk daftar. Penutupan dilakukan sembari menunggu investigasi lebih lanjut terhadap kondisi dan kepatuhan masing-masing SPPG.
Sebaran dapur yang ditutup cukup luas. Di Sumatera terdapat 351 SPPG yang dihentikan sementara, sedangkan Jawa dan Banten menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak, yakni mencapai 1.417 dapur.
Sementara itu, sebanyak 231 dapur lainnya berada di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Data tersebut menunjukkan bahwa penertiban dilakukan secara nasional dan tidak hanya terpusat di satu wilayah.
BGN selanjutnya akan melakukan investigasi terhadap 1.999 SPPG tersebut. Pemeriksaan menjadi langkah lanjutan setelah proses konfirmasi dan evaluasi dilakukan terhadap dapur-dapur yang belum mendaftarkan SLHS.
Pengetatan ini menjadi bagian dari upaya BGN menjaga keamanan pangan dalam program MBG. Pemerintah ingin memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat diproduksi melalui dapur yang memenuhi ketentuan higiene dan sanitasi sehingga kualitas serta keselamatan penerima manfaat tetap terjaga.(*)
