Jakarta, Semangatnews.com – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia mencatat bahwa 6.047 jemaah umrah Indonesia telah kembali ke Tanah Air dengan aman menyusul memanasnya situasi keamanan di kawasan Timur Tengah akibat eskalasi konflik geopolitik yang melibatkan beberapa negara besar.
Juru Bicara Kemenhaj RI Ichsan Marsha menyampaikan bahwa kepulangan ribuan jemaah berlangsung secara bertahap sejak 28 Februari hingga 1 Maret 2026, dengan 4.200 orang pulang menggunakan 12 penerbangan pada 28 Februari dan 2.047 lainnya tiba melalui lima penerbangan pada 1 Maret.
Proses evakuasi berjalan terkoordinasi dan terukur, mengutamakan keselamatan serta keamanan jemaah yang semakin menjadi prioritas di tengah situasi regional yang belum sepenuhnya stabil. Pemerintah memastikan semua langkah dilakukan dengan penuh kehati‑hatian untuk menghindari risiko.
Pengembalian jemaah ini dilakukan di tengah ketidakpastian di Timur Tengah, di mana sejumlah rute penerbangan internasional sempat terganggu akibat penutupan wilayah udara dan kebijakan pencegahan keamanan sejak konflik meningkat. Hal tersebut sempat menyebabkan ribuan jemaah sempat tertahan di Arab Saudi.
Hingga 1 Maret 2026, data resmi menunjukkan masih terdapat sekitar 58.873 jemaah umrah Indonesia yang berada di Arab Saudi dan wilayah transit, yang terus dipantau pemerintah melalui koordinasi dengan perwakilan RI di luar negeri.
Dalam menghadapi tantangan ini, Kemenhaj bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, serta kantor KBRI dan KJRI di wilayah setempat, untuk memberikan dukungan cepat terhadap jemaah yang mungkin menghadapi kendala hukum, medis, atau keadaan darurat selama berada di luar negeri.
Pemerintah juga menegaskan kepada calon jemaah yang rencananya akan berangkat umrah dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatan sampai kondisi di kawasan Timur Tengah dinyatakan lebih kondusif, demi menjaga keselamatan dan kenyamanan ibadah mereka.
Data Kemenhaj menunjukkan bahwa sebelum 18 April 2026 — waktu dimulainya musim haji — sebanyak 43.363 calon jemaah terdaftar untuk berangkat melalui 439 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Namun, dampak eskalasi konflik mendorong pemerintah meminta semua pihak berhati‑hati dalam menetapkan jadwal perjalanan.
Koordinasi antara jemaah dan PPIU menjadi sangat penting agar informasi terbaru diterima secara tepat dan resiko ketidakpastian perjalanan dapat diminimalkan. Pemerintah meminta agar semua komunikasi dilaksanakan secara baik untuk menjamin hak serta keselamatan jemaah.
Ketegangan di kawasan Timur Tengah juga mendapat perhatian dari DPR RI, yang meminta penyediaan akomodasi darurat bagi jemaah yang masih berada di sana serta dukungan logistik jika situasi memburuk akibat penutupan wilayah udara.
Para keluarga jemaah di Indonesia juga diimbau untuk tetap tenang dan menghindari informasi yang tidak terverifikasi selama menunggu perkembangan resmi dari pemerintah maupun penyelenggara ibadah.
Kemenhaj menegaskan bahwa meskipun situasi global penuh dinamika, perlindungan terhadap warga negara Indonesia — termasuk jemaah yang beribadah hingga pulang — tetap menjadi salah satu fokus utama pemerintah hingga kondisi benar‑benar stabil.(*)
