Jakarta, Semangatnews.com – Ribuan calon pekerja migran yang akan bekerja di Korea Selatan turun ke jalan dalam aksi massal, menuntut perbaikan kinerja KP2MI (Kantor Pusat Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) agar penempatan kerja mereka dipercepat dan transparan.
Aksi dilakukan di depan kantor instansi terkait serta jalan protokol kota, dengan peserta membawa spanduk dan poster berisi tuntutan agar KP2MI segera membenahi sistem penempatan yang dianggap bertele-tele dan penuh hambatan birokrasi.
Dalam orasi mereka, para peserta menyebut bahwa proses verifikasi dokumen, pelatihan, dan penyaluran ke perusahaan mitra di Korea memakan waktu terlalu lama, sehingga janji penempatan kerja yang sudah dijanjikan berkali-kali tertunda.
Mereka menuntut agar pemerintah mempercepat alur birokrasi, memperkuat sistem monitoring KP2MI, dan memastikan tidak ada pungutan liar atau praktik yang merugikan pekerja migran muda yang berharap mendapat pekerjaan di negeri gingseng.
Sejumlah peserta mengaku sudah menunggu berbulan-bulan tanpa kepastian, sementara biaya persiapan (pelatihan, sertifikasi, visa) sudah mereka keluarkan sendiri — kini mereka menuntut agar biaya itu tidak dikorbankan jika penempatan tetap tertunda.
Beberapa perwakilan aksi sempat diterima pejabat terkait untuk menyampaikan aspirasi, dan janji diberikan bahwa evaluasi internal KP2MI akan dilakukan, agar hambatan operasional dapat dipangkas dan transparansi proses ditingkatkan.
KP2MI dalam pernyataan resmi menyatakan bahwa kendala administratif dan sinkronisasi regulasi antar kementerian menjadi penyebab keterlambatan, dan mereka berkomitmen untuk memprioritaskan percepatan penempatan bagi calon migran.
Namun pernyataan tersebut belum sepenuhnya meredam gelombang protes. Peserta aksi menegaskan bahwa mereka akan terus memantau realisasi janji, dan jika tidak ada tindakan konkret dalam rentang waktu tertentu, aksi lanjutan akan digelar.
Beberapa pengamat migrasi menyebut bahwa desakan publik seperti ini bisa menjadi katalis bagi reformasi kebijakan penempatan migran Indonesia — agar tidak lagi terjebak dalam lambatnya birokrasi dan praktik yang merugikan pekerja.
Bagi calon pekerja migran, aksi ini menjadi momentum penting agar hak mereka didengar oleh pengelola penempatan, bahwa impian bekerja di luar negeri tidak harus dibumbui ketidakpastian atau eksploitasi administratif.(*)
