Jakarta, Semangatnews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di kediaman mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, yang berada di kawasan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (5/6/2026). Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik memperkuat alat bukti dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).
Sejak siang hari, sejumlah penyidik KPK terlihat memasuki rumah tersebut dengan pengawalan aparat keamanan. Kehadiran tim antirasuah menarik perhatian warga sekitar karena penggeledahan dilakukan setelah Silmy resmi ditetapkan sebagai tersangka.
Pantauan di lokasi menunjukkan petugas KPK mengenakan rompi bertuliskan lembaga antirasuah saat memasuki area rumah. Beberapa kendaraan operasional juga terlihat keluar masuk selama proses penggeledahan berlangsung.
KPK meyakini masih terdapat sejumlah barang atau dokumen penting yang dapat membantu mengungkap lebih jauh konstruksi perkara yang sedang disidik. Karena itu, penggeledahan lanjutan dianggap perlu dilakukan untuk melengkapi temuan sebelumnya.
Kasus yang menjerat Silmy berkaitan dengan dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan izin tinggal WNA. Penyidik menduga terdapat penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan sejumlah pihak memperoleh keuntungan secara melawan hukum.
Dalam pengembangan perkara ini, KPK telah menetapkan beberapa tersangka lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan proses pengurusan dokumen keimigrasian. Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik mengumpulkan sejumlah alat bukti dan keterangan saksi.
Penggeledahan di rumah Silmy bukan kali pertama dilakukan. Sebelumnya, penyidik juga mendatangi lokasi yang sama dan melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang yang dinilai relevan dengan penyidikan.
KPK belum mengungkap secara rinci barang-barang yang dicari dalam penggeledahan terbaru tersebut. Namun, lembaga antirasuah memastikan seluruh tindakan dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Perkembangan kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan pejabat tinggi yang sebelumnya memiliki peran penting dalam sektor keimigrasian nasional. Banyak pihak berharap proses hukum berjalan transparan dan tanpa intervensi.
Pengamat hukum menilai langkah KPK menunjukkan keseriusan dalam membongkar dugaan praktik korupsi yang berkaitan dengan pelayanan publik. Penuntasan kasus tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Hingga Jumat malam, proses penggeledahan masih menjadi sorotan. Publik kini menunggu hasil resmi dari KPK terkait temuan terbaru yang diperoleh dari kediaman Silmy Karim dan dampaknya terhadap perkembangan penyidikan perkara tersebut.(*)
