Jakarta, Semangatnews.com – Pemerintah mulai membangun hunian vertikal untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Di tengah pembangunan tersebut, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo memberikan peringatan agar unit hunian tidak diborong oleh pihak tertentu.
Hashim menilai larangan pembelian dalam jumlah besar penting untuk menjaga tujuan program perumahan. Hunian subsidi harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal, bukan dimanfaatkan sebagai aset investasi oleh pihak yang memiliki kemampuan finansial lebih besar.
Ia meminta pengelola menerapkan prinsip satu pelanggan, satu peminat, dan satu tempat hunian. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mencegah konsentrasi kepemilikan di tangan individu atau kelompok tertentu.
Menurut Hashim, potensi penyalahgunaan dapat muncul melalui pembelian menggunakan nama orang lain. Ia menyinggung kemungkinan seseorang menguasai ratusan unit dengan cara mendaftarkan unit tersebut atas nama sopir, office boy, atau pihak lain yang digunakan sebagai nominee.
Situasi tersebut dinilai berbahaya karena dapat mengurangi akses masyarakat MBR terhadap hunian yang sebenarnya diperuntukkan bagi mereka. Apalagi, proyek Manggarai memiliki lokasi yang sangat strategis di tengah Jakarta.
Kawasan tersebut terhubung dengan berbagai pilihan transportasi publik sehingga memiliki daya tarik tersendiri. Hashim memperkirakan lokasi dan kualitas bangunan yang baik dapat mendorong kenaikan nilai tanah maupun apartemen pada masa mendatang.
Pembangunan hunian Manggarai mencakup delapan tower yang terdiri atas 24 lantai. Total terdapat 3.784 unit yang disiapkan, dengan tambahan 150 unit ritel untuk mendukung kebutuhan kawasan hunian tersebut.
Proyek ini dibangun melalui kerja sama sejumlah pihak, termasuk PT KAI dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pengerjaan fisik ditargetkan selesai sekitar 18 bulan sehingga hunian tersebut diharapkan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat yang memenuhi persyaratan.
Skema pembiayaan juga dirancang untuk memberikan ruang bagi MBR dalam memiliki hunian. BTN menyiapkan KPR dengan bunga flat 6 persen hingga lunas dan tenor maksimal 40 tahun. Pendaftaran minat pembelian ditargetkan dibuka pada akhir Agustus 2026.
Tidak hanya soal kepemilikan, Hashim juga menaruh perhatian terhadap pengelolaan kawasan setelah pembangunan rampung. Ia mendorong adanya sistem pengelolaan bersama dan asosiasi penghuni agar perawatan bangunan dapat dilakukan secara konsisten.
Dengan jumlah unit yang mencapai ribuan dan lokasi berada di pusat aktivitas Jakarta, proyek Manggarai menjadi salah satu bagian penting dalam penyediaan hunian terjangkau. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap unit benar-benar sampai kepada masyarakat sasaran sekaligus mencegah praktik pemborongan yang dapat menghilangkan semangat keadilan dalam program tersebut.(*)
